JAKARTA – Potensi wakaf uang di Indonesia sangat tinggi. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Tarmizi menyebutkan bahwa nominalnya bisa mencapai Rp 180 triliun. Sayang, pemerintah belum maksimal menggarapnya.
Tarmizi menjelaskan bahwa Kemenag akan mengawali gerakan wakaf uang. Rencananya, aparatur sipil negara (ASN) di Kemenag akan didorong untuk menyalurkan wakaf uang atau wakaf tunai pada akhir tahun ini. Selain menjadi contoh, gerakan wakaf ASN Kemenag sekaligus bisa mengedukasi masyarakat.
Menurut Tarmizi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Itu bisa menjadi landasan umat Islam untuk membayar wakaf secara tunai. ”Selama ini wakaf uang belum banyak dikenal,” katanya kemarin (17/12).
Tarmizi menjelaskan bahwa wakaf uang pun nanti beragam. Ada yang berbentuk sukuk, saham, atau lainnya. Salah satu skemanya, masyarakat bisa membayar uang wakaf dan kemudian mendapat uangnya kembali setelah periode tertentu. Namun, masyarakat tidak mendapatkan nilai manfaat. Sebab, nilai manfaat dikelola menjadi dana wakaf.
Sejauh ini, masyarakat lebih mengenal wakaf sebagai wakaf tanah. Padahal, untuk membayar wakaf tanah, masyarakat membutuhkan biaya yang besar. Namun, total aset tanah wakaf di Indonesia mencapai 522 juta meter persegi dan tersebar di hampir 400 ribu titik. ”Mulai yang sekian meter sampai yang luasnya berhektare-hektare,” jelas Tarmizi.
Tantangan lain dalam pengumpulan wakaf, menurut dia, adalah keberadaan nazir atau petugas wakaf. Banyak petugas yang menjadikan profesi nazir sebagai pekerjaan sampingan. Itu membuat pengelolaan harta wakaf tidak maksimal.
Saat ini banyak aset wakaf yang menjadi lahan mati. Padahal, bisa dikelola menjadi aset produktif. Tarmizi menyatakan bahwa aset wakaf tanah bisa dikerjasamakan dengan pihak lain supaya bermanfaat untuk umat. (wan/c12/hep)
