SAMARINDA–Partisipasi pemilih menjadi sorotan di setiap pesta demokrasi yang berjalan. Banyaknya jumlah pemilih tentu berpengaruh besar dalam penentuan kepala daerah yang baru. Meski pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengusung target tinggi, yakni 77,5 persen partisipasi pemilih.
Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk bisa memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Sosialisasi gencar dilakukan di berbagai media. Mulai media cetak hingga digital. KPU juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menentukan pemimpin daerahnya. Namun, target KPU tersebut tidak tercapai.
Menukil data KPU Samarinda, jumlah pemilih pada pilkada kali ini hanya sekitar 51,82 persen atau sebanyak 301.555 suara terpakai. Tentunya masih jauh dari target yang ditetapkan. "Ya, kami sudah berupaya. Sudah sosialisasi dan ikut relawan Demokrasi juga. Petugas juga kami melakukan rapid dan swab," kata Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat.
Para pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota pun diminta untuk mengerahkan seluruh pendukungnya, partisipasinya, hingga pengurus partai pendukung untuk bisa berpartisipasi. Namun, hasilnya tetap tak mencapai target. "Kalau memang partisipasinya, segitu ya, kita juga tidak bisa memaksa. Memang dapatnya segitu mau diapakan. Tapi, partisipasi pilkada tahun ini lebih tinggi dari sebelumnya," ungkap dia.
Firman Hidayat menerangkan tidak tercapainya target yang ditetapkan dipengaruhi banyak faktor. Salah satu yang paling berpengaruh adalah masa pandemi. Begitu pula dengan peningkatan partisipasi pemilih, dipengaruhi oleh jumlah paslon yang mencapai tiga kandidat.
"Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya pandemi. Samarinda kan sempat zona merah, mungkin itu juga faktornya yang bikin ngeri (pemilih)," jelasnya.
Sementara itu, pengamat hukum dan politik Herdiansyah Hamzah, mengatakan jika tak tercapainya target pemilih sudah jauh hari diprediksikan. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi jadi penyebabnya. Terlebih penanganan untuk menekan Covid-19, sebelum pilkada tidak menurunkan angka kasus secara signifikan.
"Sejak awal memang sudah kita samapaikan. Kalau berdasarkan penelitian lembaga internasional yang memang melakukan riset di negara-negara yang menggelar pemilihan parlemen atau pemilu atau pilkada memang akan menurun. Sebesar 77,5 persen menurut saya itu tinggi, orang boleh anggap itu sah-sah saja, tapi seharusnya realistis dengan target," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Castro itu juga menilai ada kejenuhan masyarakat dalam menghadapi dunia politik. Janji manis politik hingga dominasi golongan politik tertentu. Yang disodorkan kelompok politik itu-itu saja. Hal itu membuat jenuh masyarakat dalam aspek politik.
"Kemudian mereka enggan, toh tidak mengubah apa-apa. Terlebih masyarakat tidak pernah merasakan solusi dalam perubahan ide hingga gagasan. Itu-itu saja kan yang disodorkan. Bisa saja memengaruhi," tukasnya. (*/dad/kri/k8)
