BALIKPAPAN-Hasil pemungutan suara pada pemilihan Wali Kota (Pilwali) Balikpapan 2020 akhirnya ditetapkan Rabu (16/12). Pasangan calon (paslon) Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz mengumpulkan jumlah suara sebanyak 160.929. Mengungguli perolehan kolom kosong sebanyak 94.642 suara.
Hasil tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan. Sementara itu, jumlah suara sah pada pemungutan suara yang digelar 9 Desember 2020 lalu, sebanyak 257.571. Dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 8.965. Jadi, jumlah keseluruhan suara pada Pilkada Balikpapan 2020 sebesar 266.536.
Secara keseluruhan, perolehan suara Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz sebesar 60,4 persen. Paslon tunggal ini unggul di enam kecamatan di Balikpapan. Sementara kolom kosong meraih 35,6 persen. Adapun suara tidak sah sebanyak 4 persen. Sementara partisipasi pemilih secara keseluruhan 59,4 persen. Dengan jumlah golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 40 persen. Dengan penghitungan daftar pemilih secara keseluruhan (daftar pemilih tetap (DPT), pemilih yang pindah memilih, dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP) sebanyak 449.065 jiwa. Sementara jumlah pengguna hak pilih keseluruhan adalah 266.536 jiwa dan jumlah golput sebanyak 182.529 jiwa.
Walau begitu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyebut, tingkat partisipasi pemilih pada tahun ini lebih tinggi daripada pilkada sebelumnya. Pada Pilwali Balikpapan 2011 misalnya yang kala itu menghadirkan empat paslon, tingkat partisipasi pemilih sebesar 56,31 persen. Sementara pada Pilkada 2015 yang diikuti tiga paslon, tingkat partisipasi pemilih di angka 59,11 persen.
“Di masa pandemi dan dengan calon tunggal, kami berpikir bisa-bisa (partisipasi pemilih) anjlok. Namun, dalam kondisi seperti ini, termasuk tinggi menurut kami,” katanya seusai kegiatan pleno terbuka kemarin. Dibanding pileg dan Pilpres 2019 lalu, Thoha menyebut, pelaksanaan Pilwali Balikpapan 2020 tidak terlalu berat. Akan tetapi, penyelenggara pemilu yang ada di Balikpapan ini mengalami kendala yang cukup berarti. Seluruh staf termasuk komisioner di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu terpapar Covid-19.
“Alhamdulillah, kami bisa melampaui masa-masa sulit, kemarin. Kami sudah pontang-panting. Karena seluruh divisi teknis diisolasi. Itu kendala terberatnya,” ungkap Thoha. Bahwa masih ada calon pemilih yang tidak menyalurkan suaranya dengan datang ke TPS, ucap dia, bukan hal teknis yang menjadi tugas KPU. “Urusan meyakinkan (calon) pemilih untuk datang ke TPS adalah urusan paslon, makanya ada kampanye. Kegiatan meyakinkan kepada pemilih untuk mencoblos. Urusan datang ke TPS tidak sekadar TPS-nya ada, harus diyakinkan,” tegas dia. Selain itu, ada tugas pemerintah daerah. Yakni memberikan pendidikan politik bagi masyarakat yang memiliki hak pilih.
Dengan demikian, bisa mempersepsikan demokrasi dan pilihan politiknya dalam Pilwali Balikpapan. “Kami merasa KPU sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Persiapan dan pelaksanaannya sudah oke. Sampai pada rekapitulasi tidak ada kendala. Bahwa partisipasi anjlok melibatkan banyak pihak,” terang Thoha. Setelah rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota dilaksanakan, diberikan waktu selama tiga hari bagi pihak yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melakukan upaya hukum.
Pihak yang memiliki legal standing adalah pemantau pemilihan dalam negeri. Ada dua lembaga pemantau pemilihan dalam negeri yang didaftarkan ke KPU Balikpapan. Yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Balikpapan dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan. Setelahnya, MK akan merilis kabupaten/kota yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Kalau sekarang belum bisa (menetapkan paslon terpilih). Baru menetapkan hasilnya dulu,” ucapnya. Setelah menetapkan paslon terpilih, KPU Balikpapan akan membuat surat pengusulan kepada gubernur untuk menetapkan jadwal pelantikan. “Kapan dilantiknya, itu domainnya gubernur,” pungkas Thoha.
Sementara itu, Divisi Hukum KIPP Balikpapan Adi Dharma Wiranata yang menjadi pemantau pemilihan dalam negeri mengaku akan mempelajari hasil rekapitulasi yang baru ditetapkan kemarin. “Kami akan mempelajari dalam satu atau dua hari lagi. Apakah kami akan melakukan gugatan ke MK atau tidak,” kata dia.
Dari Samarinda, KPU juga menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota Pilkada Samarinda 2020. Hingga tadi malam, sekira pukul 22.30 Wita, rekapitulasi masih berlangsung untuk Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Ulu. Sejak pleno dibuka, hujan interupsi disampaikan oleh Mursyid Abdurrasyid, saksi paslon nomor urut 03, Zairin-Sarwono.
Dia meminta agenda pleno ditunda karena tiga komisioner KPU Samarinda yang memimpin acara, juga para staf KPU diduga kontak erat dengan dua komisioner yang terkonfirmasi positif Covid-19. "Jangan sampai KPU jadi klaster baru jika rapat pleno ini tetap dilanjutkan," ucapnya. Namun, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat tetap melanjutkan pleno. "Agenda ini tetap dilanjutkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kami komisioner juga sudah menjalani swab test dengan hasil negatif," tegasnya.
Dari pleno tadi malam, minus pasangan calon nomor urut 01, Barkati-Darlis memperoleh 83.243 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 02; Andi Harun-Rusmadi mengumpulkan 102.601 suara. Kemudian, pasangan calon nomor urut 03; Zairin Zain-Sarwono memperoleh 98.245 suara. (dns/kip/riz/k16)
