BALIKPAPAN–Pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid-19 masih banyak dilakukan dengan metode tatap muka. Dari hasil rekapitulasi pengawasan kampanye yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, terdapat 3.899 kegiatan kampanye yang dilaksanakan pasangan calon (paslon) di sembilan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak.
Dari angka itu, sebanyak 1.859 merupakan kegiatan kampanye berupa pertemuan tatap muka. Masih mengutip data Bawaslu, ada 1.670 kali kegiatan kampanye pertemuan terbatas yang dilaksanakan selama masa kampanye yang digelar selama 71 hari. Mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Lalu 10 kampanye melalui media daring/elektronik, dan sebanyak 41 kampanye dilakukan dengan metode lainnya. Perinciannya, kampanye terbanyak sebanyak 1.093 kali terdapat di Balikpapan.
Kemudian Berau (842 kali), Samarinda (504 kali), Bontang (388 kali), Paser (273 kali), Kutim (249 kali), Kukar (212 kali), Kubar (113 kali), dan Mahakam Ulu (112 kali). “Balikpapan yang terbanyak. Memang ini ada fenomena menarik. Karena Balikpapan walaupun melawan kolom kosong, tapi pelaksanaan kampanyenya justru lebih banyak daripada di daerah-daerah lain,” kata Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bahtiar kepada Kaltim Post.
Berdasarkan data jumlah kampanye di tiap kabupaten/kota itu, Bawaslu menyimpulkan bahwa daerah dengan paslon terbanyak justru tidak mendominasi kegiatan kampanye. Seperti Paser dengan jumlah kandidat terbanyak, yakni empat paslon (Toni Budi Hartono-Aji Sayyid Fathur Rahman, Alphad Syarif-Arbain M Noor, Fahmi Fadli-Syarifah Masitah Assegaf, Sulaiman Eva Merukh-Ikhwan Wirawan), justru jumlah kegiatan kampanyenya hanya 273 kali.
Tidak melampaui Balikpapan dengan paslon tunggal (Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz), sebanyak 1.093 kali. Namun, jumlah kampanye di Paser lebih banyak dari Kukar yang juga hanya diikuti paslon tunggal. Yakni, sebanyak 212 kali. “Ternyata jumlah paslon tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan paslon,” terang Saipul. Selain itu, terdapat 66 dugaan pelanggaran yang ditemukan dan masih dalam tahapan rekapitulasi. Berdasarkan data penghitungan sementara, ada 59 di antaranya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
Bawaslu pun telah melakukan pencegahan dan tindakan yang dilakukan oleh pengawas. Yaitu, mengeluarkan 59 kali peringatan tertulis dan melakukan pembubaran kampanye yang dilakukan selama tahapan Pilkada Serentak 2020. “Tapi rata-rata setelah diberikan surat peringatan, mereka kembali menertibkan peserta kampanyenya untuk mengikuti protokol Covid-19,” jelasnya.
Khusus untuk pelanggaran pilkada yang masih direkapitulasi, ada beberapa daerah yang dilaporkan ke Bawaslu.
Seperti Kukar dan Kubar. Pelapor mengadu ke Bawaslu bahwa ada fasilitas negara yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye. Selain itu, ada dua laporan tentang dugaan pidana politik uang di Berau yang sudah diregister dan memasuki tahapan penyidikan. Bahkan, satu perkara tindak pidana politik uang di Berau sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menuturkan, walaupun ada laporan pelanggaran selama pilkada serentak di Kaltim, namun patut disyukuri secara umum pelaksanaannya berjalan aman dan lancar.
“Alhamdulillah sejak pemilu secara langsung pertama sampai sekarang, tidak pernah ada kerusuhan besar. Baik pemilihan wali kota maupun bupati di 10 kabupaten/kota,” katanya.
Hal itu, menurut dia tidak lepas dari peran serta aparat pengamanan dari TNI-Polri yang membantu menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kaltim. Yang terus memantau dan menjalin komunikasi yang baik dengan penyelenggaraan pemilu di daerah. “Sehingga sampai sekarang, alhamdulillah pilkada bisa berjalan lancar. Dan sebagian kabupaten/kota di Kaltim, sudah melaksanakan penghitungan di tingkat kabupaten/kota,” tutup Hadi. (kip/riz/k8)
