MANAGED BY:
SENIN
29 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 12 Desember 2020 13:54
Aturan Baru Bikin Beda, Wagub Janji Desember APBD 2021 Ditetapkan
Hadi Mulyadi

"Walau demikian, Pemprov Kaltim berusaha agar penetapan APBD dilakukan tahun ini. Sehingga, Januari sudah bisa dilaksanakan."

Hadi Mulyadi

Wakil Gubernur Kaltim

 

SAMARINDA–Mendekati pertengahan Desember 2020, APBD Kaltim 2021 tak kunjung ditetapkan. Namun, pemprov meyakinkan penetapan segera dilakukan tahun ini. Agar anggaran tahun depan segera digunakan.

Hal itu diterangkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pada rapat Paripurna Ke-34 DPRD Kaltim. Saat menyampaikan nota penjelasan keuangan Rancangan APBD Kaltim tahun anggaran 2021. Dia memaparkan, penggunaan aplikasi dan pemberlakuan aturan baru cukup berbeda. Sehingga, mengakibatkan penyusunan APBD tahun ini lebih lambat dari tahun sebelumnya.

Selain itu, ada pengurangan pemilihan nama kegiatan, sub-kegiatan, dan jenis belanja, yang merupakan hal biasa terjadi. "Walau demikian, Pemprov Kaltim berusaha agar penetapan APBD dilakukan tahun ini. Sehingga, Januari sudah bisa dilaksanakan," jelasnya.

Hadi memaparkan, APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemprov dan DPRD Kaltim dan ditetapkan dengan peraturan daerah. "Dalam APBD tergambar kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tecermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan," kata Hadi.

Dia menambahkan, APBD merupakan cerminan atau gambaran kegiatan pemerintah dalam suatu periode meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan kegiatan pembangunan. 

"Semua kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. 

Untuk diketahui, perincian dana KUA PPAS yang disetujui pada 2021 adalah belanja daerah sebesar Rp 11,6 triliun. Sedangkan, pendapatan berkisar Rp 9,5 triliun bersumber dari PAD sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 12,72 miliar.

Sebelumnya pembahasan APBD 2021 cukup alot karena pemprov mengajukan proyek multiyears contract (MYC) senilai Rp 495 miliar. Proyek itu memuat pembangunan flyover di Balikpapan senilai Rp 184 miliar dan pembangunan gedung perawatan Pandurata Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) serta sarana pendukungnya senilai Rp 311 miliar. Proyek ini direncanakan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun yaitu 2021–2023.

Namun, proyek MYC ini dinilai mendadak karena diusulkan jelang kesepakatan KUA PPAS, dan tidak masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Padahal, seyogianya sebuah proyek prioritas mesti masuk RPJMD.

Selain itu, dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait MYC ini belum lengkap. Mulai status lahan, analisis dampak lingkungan, hingga dewan yang agak khawatir tentang kemampuan fiskal. Mengingat, pandemi juga belum tuntas. Sehingga, anggaran diprioritaskan untuk penanganan pandemi.

Sementara itu, sebelumnya Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di Kaltim. Khususnya di daerah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

"Tapi paling penting infrastruktur itu. Dari antar-kota dan desa, ini yang dibutuhkan masyarakat. Ini hajat hidup," kata Makmur.

Dia melanjutkan, tiap bertemu dengan masyarakat, yang pertama diminta masyarakat itu jalan, kemudian listrik. Apalagi, tak semua daerah Kaltim teraliri listrik. Khususnya daerah pedalaman. Kemudian, selain dua hal yang disebut, akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi hal utama yang diminta. "Juga infrastruktur jalan seperti di Kubar, Mahulu. Harapan saya, saat ini jalan provinsi kita yang diupayakan dan diutamakan dulu," tegasnya. (nyc/dwi/k8)


BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…

Minggu, 28 November 2021 11:04
Di Balik Hilangnya Surat Panggilan Sidang yang Menguntungkan Perusahaan Tambang

Diduga Ada Pelaku Lain, Usut Oknum Penyuap di Dinas ESDM Kaltim

SAMARINDA–Diduga karena persekongkolan, izin usaha pertambangan (IUP) yang sebagian tak…

Kamis, 25 November 2021 23:37

Ada Mafia Tambang di ESDM Kaltim, Gelapkan Surat Persidangan, Tiga Pegawai Dilaporkan ke Polisi

SAMARINDA–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim digugat perdata…

Kamis, 25 November 2021 23:20

BPKP Mulai Audit Kasus Pengondisian Muatan Feri

PRAKTIK pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan hingga kini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers