JAKARTA- Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 telah dilaksanakan, kemarin (9/12). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat, sejumlah permasalahan terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai daerah.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, hingga kemarin, Bawaslu mencatat ada 18.668 TPS yang terdapat persoalan. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah mengingat proses pelaporan masih terus berlangsung. "Kejadian masih bisa bergerak," ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, (9/12).
Dari jumlah tersebut, Afif menyebut persoalan yang paling banyak ditemui adalah keterlambatan pembukaan TPS. Baik karena persoalan cuaca ataupun keterlambatan pengiriman logistik. Semestinya, TPS dibuka jam 7.00. "Jumlahnya 5.513 TPS," imbuhnya.
Selain itu, ada juga kasus perlengkapan pemungutan penghitungan suara kurang di 1.803 TPS, tidak adanya fasilitas cuci tangan di 1.454 TPS, daftar pemilih tidak dipasang di 1.727 TPS, dan informasi paslon tidak tidak terpasang di 1.983 TPS. Kemudian ada surat suara kurang 2.324 TPS, surat suara kurang 1.205 TPS, dan ada kasus saksi mengenakan atribut paslon di 1.487 TPS.
Bukan hanya itu, Afif menyebut ada juga kasus petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang terpapar positif covid namun masih bertugas. Laporan mencapai 1.172 TPS. "Misalnya di salah satu daerah di Sulawesi Utara posisinya memang masih dalam posisi positif," tuturnya.
Afif menyebut, berbagai temuan tersebut sifatnya laporan cepat yang disampaikan pengawas TPS melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU). Untuk detail dan latar belakang permasalahannya akan dilakukan tindaklanjut.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menambahkan, laporan pengawas TPS melalui SIWASLU baru menjadi informasi awal. Nantinya, masing-masing pengawas akan membuat laporan resmi dalam dokumen form A untuk melihat adanya pelanggaran atau tidak. "Apakah ada unsur pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari Bawaslu. Sebab, data Bawaslu hanya data kolektif dan tidak merinci konteksnya. "Saya perlu tahu dia ada di mana, dia kenapa," ujarnya di sela-sela pemantauan TPS di Tangerang Selatan.
Dia mencontohkan, dalam kasus adanya TPS yang kekurangan suara misalnya, memang terjadi di beberapa tempat. Namun, kata Arief, petugas dan pengawas TPS dapat mengatasi sesuai ketentuan. Seperti mengambil dari TPS lain yang posisinya kelebihan surat suara.
"Di tempat yang dicatat Bawaslu itu sudah diselesaikan belum? Apakah catatan itu menyebabkan tidak bisa dilakukan pemungutan suara? Jadi musti dilihat begitu," tuturnya.
Hal yang sama juga terkait temuan adanya petugas KPPS yang positif COVID. Arief menyebut apakah Bawaslu sudah memastikan informasi tersebut atau sebatas informasi. Sebab, petugas yang terkonfirmasi COVID-19 sudah dilakukan pergantian. Untuk itu, KPU menunggu data detail Bawaslu.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, secara umum Pilkada berjalan baik. Dari laporan tim kemendagri di 270 daerah, tidak banyak persoalan di lapangan.
"Keamanan cukup terjamin, kemudian SDM penyelenggara juga cukup lengkap, APD yang tersedia memadai, dan proses pemungutan suara sudah berlangsung," ujar Benni. (far)
