MANAGED BY:
SABTU
18 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 08 Desember 2020 12:03
Jelang Pencoblosan, Pemilih Masih Gamang
ilustrasi

Basis pemilih terbesar pada Pilkada Serentak 2020 di Kaltim merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah.

SAMARINDA–Pilkada Serentak 2020 berjalan beriringan dengan pagebluk yang tak kunjung mereda. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19, sejauh ini, nyatanya ambigu dengan penambahan kasus terkonfirmasi yang rutin menanjak. Kampanye para kandidat kepala daerah sudah berakhir. Kini, kuasa berada di tangan warga yang terdaftar sebagai pemilih pada 9 Desember 2020.

Situasi pandemi yang absurd ini diprediksi bakal memengaruhi ke mana pilihan para swing voters (massa mengambang) dan undecided voters  (belum memiliki pilihan). “Kondisi Covid-19 cukup menentukan. Terlebih ketika dua massa jenis itu berujung pragmatis karena berangkat dari kondisi ekonomi,” ucap pengamat politik asal Universitas Mulawarman Luthfi Wahyudi, kemarin (6/12). Memang, faktor yang memengaruhi pilihan dua jenis massa itu tak hanya berkutat ekonomis. Namun, basis pemilih terbesar dalam pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota se-Indonesia merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah.

Faktor apa yang membuat pemilih berada dalam status tersebut sangat menentukan seperti apa wajah demokrasi kini. Mengetahui anasir mengapa pemilih berada dalam posisi tersebut memudahkan dalam membaca sejauh mana potensi politik uang tercipta. “Dua status masa (swing dan undecided voters) ini lumrah dalam pemilu. Besaran persentase keduanya memberi ruang hadirnya money politics,” tuturnya.

Pemilih mengambang, sebut dia, jelas sudah memiliki pilihan untuk menggunakan hak suaranya tapi dengan keyakinan yang belum 100 persen. Kegamangan itu mudah luluh lewat pemberian materi untuk mengonversi suara.

Beda cerita dengan yang belum memiliki pilihan atau undecided voter. Pemilih dalam status ini biasanya cenderung menentukan pilihan di detik-detik terakhir. Undecided selalu menggunakan berangkat dari pertimbangan ke mana pilihan diberikan, bisa dari hal rasional, perasaan, konversi suara dalam bentuk materi. “Mereka ini vote buying, makanya persentase mereka menentukan politik uang. Semakin besar jumlah dua massa ini semakin lebar itu terjadi,” katanya. Pragmatisme pemilih dan perilaku kandidat pun bertautan. Karena pembelian suara itu tak melulu harus memilih si pemberi materi.

 

Ada dua opsi lain, membeli suara agar pemilih golput atau membeli suara agar pemilih tak memilih kandidat tertentu. Pilkada yang bergandengan dengan pandemi, nyatanya memberi kesempatan bagi kandidat dan lingkarannya kian menumbuhsuburkan politik uang. Alasannya, sebut Luthfi, biaya kampanye di pilkada kali ini bisa ditekan karena minim pertemuan besar dengan pembiayaan besar.

Dengan begitu, dana yang terkumpul untuk pembiayaan motor politik bisa maksimal dialihkan ke hari pencoblosan. “Potensi itu selalu ada, Kolektif paslon atau oligarki pendukungnya pasti memanfaatkan celah massa yang melemah karena pandemi ini,” nilainya.

Pandemi Covid-19, menurut dia, punya peran untuk mengendalikan medan politik yang ada. Terlebih ketika terdapat pemilih, dari dua jenis basis massa ini, yang menggunakan hak suara menilai biaya besar perhelatan pun tak berbanding lurus dengan perubahan yang terjadi.

Ditengah protokol kesehatan yang masih diragukan, pemerintah justru terkesan memaksakan hadirnya pilkada. Tak pelak, di realitas warga imbauan pemerintah pun sekadar cuap-cuap belaka. “

Sebagian kan sudah tidak peduli dengan imbauan protokol kesehatan. Sikap acuh ini bisa berlanjut ke pilkada,” sebutnya.

Upaya menggerus sikap acuh dua jenis massa ini dengan image transparan pun justru hanya berlaku dengan pemilih berliterasi rendah. Untuk kalangan melek politik bisa membulatkan pilihan ke golput karena dianggap sekadar jadi mainan para elit. “Selama ini, kandidat mengklaim membawa angin perubahan untuk kedaulatan rakyat. Daulat tapi dikerjain mulu,” tutupnya.

Sementara itu, Fadhli Fakhri Fauzan, peneliti dari LSI Denny JA dalam laporan survei terkait Pilkada Samarinda 2020 mengungkapkan, terdapat sebesar 30,4 persen responden yang masuk kategori sebagai swing voters. Jumlah yang terbilang besar. Terlebih, lanjut dia, semakin besar swing voters ini bisa mengindikasikan besarnya potensi politik uang.

Temuan itu berdasarkan survei dengan mekanisme multistage random sampling atau penarikan sampel bertahap sepanjang 25-30 November 2020. Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 440 orang yang tersebar di lima daerah pemilihan dalam Pilkada Samarinda dengan batas galat berkisar 4,8 persen. “Pengambilan datanya wawancara dengan kuesioner,” ungkap Fadhli.

Survei sendiri dibagi menjadi beberapa taraf, dari elektabilitas, popularitas, hingga militansi pemilih. Untuk militansi, diterangkan Fadhli, dibagi dua, yakni pemilih kuat dan pemilih lemah dengan beberapa kategori demografi seperti, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, hingga umur. Dari sampel itu terdapat sebesar 30,4 persen responden yang masuk kategori sebagai swing voter.

“Di mata pemilih, debat justru tak kuat jadi pertimbangan untuk memilih karena tak menyentuh 50 plus 1,” jelasnya. (ryu/riz/k15)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers