Industri Migas Diminta Efisiensi

- Selasa, 8 Desember 2020 | 11:35 WIB
ilustrasi
ilustrasi

BALIKPAPAN- Menjadi industri yang high risk dan membutuhkan cost tinggi, industri migas masih tetap diharapkan bisa melakukan efisiensi. Pasalnya, imbas Covid-19 ini memukul perekonomian dan sektor migas. Kepala Divisi Perencanaan Anggaran SKK Migas Dyah Anjarwati mengatakan, optimasi biaya menjadi tanggung jawab SKK Migas karena biaya operasi turut berdampak pada pencapaian pendapatan pemerintah dari sektor hulu migas.

Sejak 2017, optimasi biaya menjadi prioritas sebagai bentuk dari lesson learned pasca-penurunan harga minyak secara drastis pada tahun 2015-2016. Di 2019, program optimasi menjadi bagian rencana strategis SKK Migas. Hasilnya pada 2019, terdapat penghematan biaya hingga USD 2 miliar. “Di sisi lain, untuk menjaga tingkat produksi, SKK Migas mendorong anggaran yang berdampak pada peningkatan produksi hingga USD 300 juta pada 2019,” katanya, Minggu (6/12).

SKK Migas berkomitmen melakukan peningkatan berkelanjutan dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih mengeksplorasi berbagai potensi optimasi biaya. “Dukungan dari penyedia teknologi juga diharapkan agar kegiatan eksplorasi lebih akurat, penemuan lebih cepat, serta produktivitas sumur dan keekonomian lapangan meningkat,” kata Dyah.

Sementara itu, Sekretaris SKK Migas sekaligus sebagai Plt Deputi Pengendalian Pengadaan Murdo Gantoro mengatakan, capaian ini merupakan bagian dari transformasi Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas 4.0 (Renstra IOG 4.0). “Dengan perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya, kegiatan pengadaan barang dan jasa hulu migas merupakan salah satu bagian penting dan strategis di dalam industri hulu migas," ujar Murdo.

Adapun, efisiensi sebesar USD 346,15 juta dicapai dari empat komoditas utama industri hulu migas, yaitu drilling, perkapalan dan transportasi, konstruksi EPCI, dan pemeliharaan dasilitas produksi. SKK Migas juga melakukan upaya percepatan persetujuan rencana tender maupun hasil tender oleh SKK Migas yang berhasil dicapai dengan waktu rata-rata 8,93 hari kerja untuk setiap persetujuan dari target 15 hari kerja sesuai ketentuan.

Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas, Erwin Suryadi menjelaskan fungsi pengadaan SKK Migas dan KKKS kini melakukan kegiatan dengan unusual business model sehingga terobosan perlu dilakukan khususnya dalam rangka mendukung empat strategi yang ditetapkan dalam IOG 4.0, yaitu maintaining base production, transformation reserve to production, EOR, dan eksplorasi.

"Kolaborasi dan sinergi harus dilakukan, sehingga kegiatan kali ini bukan sebagai akhir tetapi menjadi awal sinergi SKK Migas dengan pemangku kepentingan untuk membuat terobosan-terobosan, dan terpenting adalah dukungan dari pemangku kepentingan tersebut," ujarnya.

Erwin menambahkan, SKK Migas mendapat dukungan penuh dari pada pemangku kepentingan tersebut serta telah disepakati terobosan-terobosan awal untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih cepat, lean, dan akuntabel.

IPA sebagai asosiasi kunci dari pemangku kepentingan di industri hulu migas, melalui Ketua Komite Supply Chain Management (SCM) Fery Sarjana, menyampaikan dukungan target pencapaian SKK Migas dan pemerintah untuk mencapai tujuan 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030.

"Penting adanya suatu komitmen, kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung serta terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan," tambah Fery. 

Senada dengan IPA, Lelin Eprianto selaku Human Capital & Business Support Director PT Pertamina Hulu Energy Sub Holding Upstream menyampaikan seluruh wilayah kerja Upstream Pertamina sangat mendukung strategi yang telah ditetapkan oleh SKK Migas, dengan memastikan aspek compliance dalam setiap proses bisnis SCM dan kecepatan proses untuk mencapai tujuan akhir, yaitu operational excellence, peningkatan produksi, dan peningkatan cadangan.

"Pertamina juga lakukan inovasi, salah satunya adalah pemenuhan target TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah kerja baik dengan skema cost recovery maupun gross split," pungkas Lelin. (aji/ndu/k15) 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kontribusi BUM Desa di Kalbar Masih Minim

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB

Pabrik Rumput Laut di Muara Badak Rampung Desember

Senin, 22 April 2024 | 17:30 WIB
X