MANAGED BY:
SABTU
24 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 07 Desember 2020 13:06
Serangan Fajar Pemicu Kepala Daerah Korupsi
ilustrasi

PROKAL.CO,

BIAYA politik yang relatif tinggi membuka celah praktik korupsi dilakukan oleh kepala daerah. Politik uang atau money politic dibungkus melalui uang makan, uang pengganti tenaga (uang lelah), maupun uang transportasi yang diberikan kepada calon pemilih telah dianggap sebagai suatu “pembenaran”.

Jika terpilih menjadi kepala daerah, ongkos yang dikeluarkan itu berkorelasi dengan dugaan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rilis Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahad (6/12). Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, berdasar informasi yang diterimanya dari daerah, bahwa “pembenaran” politik uang itu menjadi salah satu hal yang pada akhirnya mendorong tingginya korupsi.

“Memang kita tidak mengatakan bahwa semua melakukan. Akan tetapi, pada akhirnya diperlukan cara untuk mengembalikan uang-uang itu,” kata anggota DPR periode 2019–2021 ini dalam webinar. Politikus Partai NasDem ini melanjutkan, jika hal tersebut terus dibiarkan dan menjadi “pembenaran”, akhirnya membuat publik tahu. Bahwa uang makan, uang lelah, maupun uang transportasi yang diterima itu adalah bagian dari politik uang. Yang sebetulnya salah dan tidak boleh diterima.

“Saya tidak mengerti dari mana kita harus memulainya. Ketika saya banyak berkonsultasi, juga banyak menemukannya. Bagaimana ke depan ini juga bisa kita atasi. Mungkin saya menitipkan kepada Pak Nawawi (Nawawi Pomolango/wakil ketua KPK), untuk mungkin kita bisa mencari jalan keluar. Karena ini menjadi pendidikan politik yang tidak baik buat kita semua,” pinta perempuan yang akrab disapa Rerie ini.

Nawawi Pomolango yang turut menjadi narasumber dalam webinar kemarin mengatakan, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada serentak, pihaknya telah membuat beberapa program. Di antaranya, melaksanakan seminar daring (webinar) dengan pengurus parpol. Termasuk dengan seluruh penyelenggara pemilu. Yakni KPU, Bawaslu, termasuk Kemendagri. “Kita bekerja sama dalam upaya penciptaan pilkada yang berintegritas. Dengan melibatkan keseluruhan cakada (calon kepala daerah) dari 270 daerah,” ungkap dia.

Mantan hakim yang saat ini masih terdaftar sebagai warga Balikpapan ini menambahkan, dalam webinar tersebut, KPK mengingatkan tidak menangguhkan sama sekali kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Yang terjadi di sela-sela penyelenggaraan pilkada.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 07 Agustus 2012 12:02

Permendagri Tetapkan Batas Balikpapan-PPU

<div> <p style="text-align: justify;"> <strong>BALIKPAPAN - </strong>Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers