BIAYA politik yang relatif tinggi membuka celah praktik korupsi dilakukan oleh kepala daerah. Politik uang atau money politic dibungkus melalui uang makan, uang pengganti tenaga (uang lelah), maupun uang transportasi yang diberikan kepada calon pemilih telah dianggap sebagai suatu “pembenaran”.
Jika terpilih menjadi kepala daerah, ongkos yang dikeluarkan itu berkorelasi dengan dugaan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rilis Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahad (6/12). Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, berdasar informasi yang diterimanya dari daerah, bahwa “pembenaran” politik uang itu menjadi salah satu hal yang pada akhirnya mendorong tingginya korupsi.
“Memang kita tidak mengatakan bahwa semua melakukan. Akan tetapi, pada akhirnya diperlukan cara untuk mengembalikan uang-uang itu,” kata anggota DPR periode 2019–2021 ini dalam webinar. Politikus Partai NasDem ini melanjutkan, jika hal tersebut terus dibiarkan dan menjadi “pembenaran”, akhirnya membuat publik tahu. Bahwa uang makan, uang lelah, maupun uang transportasi yang diterima itu adalah bagian dari politik uang. Yang sebetulnya salah dan tidak boleh diterima.
“Saya tidak mengerti dari mana kita harus memulainya. Ketika saya banyak berkonsultasi, juga banyak menemukannya. Bagaimana ke depan ini juga bisa kita atasi. Mungkin saya menitipkan kepada Pak Nawawi (Nawawi Pomolango/wakil ketua KPK), untuk mungkin kita bisa mencari jalan keluar. Karena ini menjadi pendidikan politik yang tidak baik buat kita semua,” pinta perempuan yang akrab disapa Rerie ini.
Nawawi Pomolango yang turut menjadi narasumber dalam webinar kemarin mengatakan, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada serentak, pihaknya telah membuat beberapa program. Di antaranya, melaksanakan seminar daring (webinar) dengan pengurus parpol. Termasuk dengan seluruh penyelenggara pemilu. Yakni KPU, Bawaslu, termasuk Kemendagri. “Kita bekerja sama dalam upaya penciptaan pilkada yang berintegritas. Dengan melibatkan keseluruhan cakada (calon kepala daerah) dari 270 daerah,” ungkap dia.
Mantan hakim yang saat ini masih terdaftar sebagai warga Balikpapan ini menambahkan, dalam webinar tersebut, KPK mengingatkan tidak menangguhkan sama sekali kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Yang terjadi di sela-sela penyelenggaraan pilkada.
“Kita sudah mengingatkan sampai seperti itu. Makanya ketika ada kasus kemarin yang kami ambil, di satu daerah. Yang sebenarnya sangat jauh jangkauannya, Banggai Laut. Itu sangat sulit teman-teman penindakan ketika melakukan giat di sana. Tetapi itu bagian sebenarnya dari partisipasi masyarakat yang melaporkan mengenai adanya indikasi-indikasi di dalam politik uang di dalam penyelenggaraan pilkada,” papar Nawawi.
Dia menjelaskan, kegiatan penindakan yang dilakukan di daerah Banggai Laut sebenarnya satu cerminan daripada bentuk penindakan KPK terhadap perilaku money politic di dalam penyelenggaraan pilkada. Pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap calon bupati Banggai Laut yang merupakan petahana, Wenny Bukamo, pada Kamis (3/12), terindikasi yang bersangkutan melalui pengadaan barang dan jasa proyek-proyek yang ada di daerah, kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Dan berharap adanya hadiah dan lain sebagainya dari para pihak ketiga yang mendapatkan paket pekerjaan itu.
“Kemudian digunakan dimaksudkan yang kita kenal dengan sebutan serangan fajar,” tandasnya. (kip/riz/k16)
