SAMARINDA–Pemilihan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 bakal tersaji lima hari lagi. Minus Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), warga yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap di sembilan daerah di Kaltim, bakal memastikan ke mana hak pilihnya mengalir pada 9 Desember nanti.
Meski memiliki akurasi rendah, prototipe hasil pemilu bisa ditakar lewat hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei.
Untuk peninjauan arah pemilu itu tak sembarang lembaga survei bisa merilisnya. Harus yang terdaftar di penyelenggaraan pemilu. Di Kota Samarinda misalnya, baru terdapat empat lembaga survei yang sudah mengajukan diri sebagai lembaga jajak pendapat.
“Sejauh ini masih empat. Namun, pendaftaran masih dibuka hingga 8 Desember nanti,” ucap M Najib, komisioner KPU Samarinda Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (4/12). Empat lembaga yang sudah mengajukan diri itu, Poltraking Indonesia, Indo Barometer, Jaringan Isu Publik (JIP), dan Media Survei Nasional. Selain lembaga jajak pendapat, ada pula lembaga pemantau pemilihan yang sudah terverifikasi di KPU.
Untuk lembaga pemantauan ini sudah selesai diverifikasi pada 2 Desember lalu. Terdapat tiga lembaga yang terdaftar di KPU Samarinda.Yakni Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP), Samarinda Merah Putih, dan Pilkada Watch.Penentuan siapa saja lembaga pemantau atau lembaga jajak pendapat itu, lanjut Najib, berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 yang terbit 30 Juni 2020.
Dari surat keputusan itu, entitas ketiga yang turut andil mengawal jalannya pesta demokrasi itu harus bersifat independen dan memiliki kompetensi. “Juga ada sumber dana yang jelas berasal dari mana. Karena ini untuk menentukan independensinya,” tuturnya.
Nah, JIP kemarin merilis hasil survei awal mereka. Namun, dari kegiatan tersebut, JIP berduet dengan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Bagaimana posisi rilis hasil peninjauan tersebut sesuai aturan? Najib mengaku tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, pendaftaran lembaga survei untuk Pilkada Samarinda masih berjalan dan baru ditutup sehari sebelum pencoblosan.
“Pendaftaran masih berjalan. JIP benar sudah mendaftar, untuk (LSI) Denny JA enggak ada. Rencananya bakal kami rilis siapa saja entitas ketiga yang mengajukan diri sebagai pemantau atau jajak pendapat, sehingga publik bisa tahu,” singkatnya.Rilis duet lembaga survei itu dipaparkan oleh Fadhli Fakhri Fauzan, peneliti dari LSI Denny JA. Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan survei itu ditempuh dengan mekanisme multistage random sampling atau penarikan sampel bertahap sepanjang 25–30 November 2020.
Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 440 orang.Tersebar di lima daerah pemilihan dalam Pilkada Samarinda dengan batas galat berkisar 4,8 persen. “Pengambilan datanya wawancara dengan kuesioner,” ungkap Fadhli.Survei dibagi menjadi beberapa taraf.Dari elektabilitas, popularitas, hingga militansi pemilih. Untuk militansi, diterangkan Fadhli, dibagi dua.Yakni pemilih kuat dan pemilih lemah dengan beberapa kategori demografi.
Di antaranya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, hingga umur. Dari sampel itu terdapat 30,4 persen responden yang masuk kategori sebagai swing voter. Swing voters selama ini disematkan bagi para pemilih rasional yang dapat berubah pilihan sesuai ide atau gagasan tertentu saat hari pemungutan suara. Angka 30,4 persen swing voters di Samarinda ini disebut terbilang besar. Terlebih, menurut peneliti LSI Denny JA itu, semakin besar swing voters ini bisa mengindikasikan besarnya potensi politik uang atau money politic.
“Elektabilitas yang ada bisa saja menurun jika terdapat kandidat yang dihampiri tsunami politik seputar perkara asusila, narkotika, dan korupsi. Jika muncul, pasti rasio dukungan pasti terkerek ke dasar,” ulasnya.Masih dari survei duet JIP dan LSI Denny JA itu, sebesar 47,7 persen responden menilai debat kandidat yang digelar KPU berpengaruh untuk menentukan pilihan. Lalu 42,1 persen menilai tidak berpengaruh dan 10,2 persen menilai tidak tahu. “Di mata pemilih, debat justru tak kuat jadi pertimbangan untuk memilih karena tak menyentuh 50 plus 1,” jelasnya.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Samarinda Imam Susanto yang dikonfirmasi Kaltim Post soal rilis hasil survei itu mengaku tak mengetahui jika ada LSI Denny JA yang turut serta dalam kegiatan tersebut.Rujukan mereka berpedoman pada PKPU 8/2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada. Khususnya, Pasal 30 dan Pasal 47 beleid tersebut.
Pemantauan pengawas pemilu kecamatan yang memeriksa jalannya kegiatan itu mengetahui acara tersebut digelar oleh JIP, lembaga jajak pendapat yang diketahui sudah terdaftar di KPU Samarinda.
“Kami tak tahu soal itu (adanya LSI Deni JA) berkolaborasi, nemplok kerja sama atau satu grup. Tapi, laporan yang saya terima itu kegiatan JIP karena terdaftar ya sah-sah saja,” ungkapnya.Ditegaskannya, hasil survei yang dirilis itu tidak mewakili hasil riil Pilkada Samarinda 2020.Sebab, pencoblosan baru bergulir pada 9 Desember mendatang dan rekapitulasi terakhir pada 26 Desember nanti. “Hasil riil tetap nanti menunggu perhitungan dari pencoblosan yang dihelat KPU. Itu (rilis survei) hanya parsial,” tukasnya. (ryu/riz/k16)
