Keluh kesah masyarakat kerap mencuat ke publik berkat peran media. Sebagai surat kabar terbesar di Bumi Etam yang jadi rujukan masyarakat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyempatkan bertandang ke “dapur redaksi” Kantor Kaltim Post Samarinda.
Di ruang redaksi, Mahyudin dan beberapa anggota DPD RI lainnya ngobrol santai. Mulai kondisi sumber daya alam (SDA), SDM, pendidikan, kondisi perbatasan, serta kesiapan daerah-daerah yang bakal melaksanakan pesta demokrasi, 9 Desember mendatang.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menuturkan, ia dan beberapa anggota lainnya ingin melihat dan memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan yang diatur. “Harus benar-benar dengan protokol kesehatan. Semua harus disiapkan, karena tinggal beberapa hari lagi lho. Enggak sampai sepekan,” ungkapnya.
Meski sempat diwarnai berbagai penolakan, lantaran dilaksanakan di tengah masa pagebluk, namun pemerintah juga tak bisa mengetahui kapan pandemi berakhir. “Kalau sesuai protokol, seperti pengaturan jarak, penggunaan masker, dan protokol lainnya,” ujar Mahyudin.
Dia sadar, media punya peran besar dalam menentukan penilaian publik. Sehingga, bisa membangun persepsi masyarakat. Dia menyebut, Kaltim Post merupakan media terbesar, yang secara survei pembacanya paling terbesar. Dia bahkan kerap mendapat informasi tentang daerah-daerah dari Kaltim Post.
Jaringan yang dimiliki Kaltim Post Group (KPG), diakui Mahyudin, luas. Sehingga, tak salah pihaknya menjalin hubungan antara DPD dan KPG. Meski disebutnya perkembangan zaman yang terus melaju, tak membuat media cetak seperti koran kalah. “Keunggulan pasti ada, dan memang koran masih lebih detail dan tepercaya,” ujarnya.
Tak hanya soal persiapan pilkada, dia bicara soal daerah perbatasan. “DPD sebenarnya mendesak kepada pemerintah untuk bisa melakukan pemekaran baru, terutama daerah-daerah perbatasan. Kami ingin daerah-daerah perbatasan bisa maju,” ungkapnya.
Belum lama ini, temuan di lapangan seperti di Krayan, Nunukan, Kaltara, terdapat harga komoditas yang tinggi. Misalnya gula yang harganya berkali-kali lipat. “Karena jauh ya, transportasi mereka terbatas, bahkan kebanyakan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga (Malaysia). Seharusnya menjadi perhatian khusus untuk dibangun infrastruktur, dan mungkin dimekarkan menjadi daerah otonomi baru,” ungkapnya.
Sebagai calon ibu kota negara (IKN) baru, Kaltim diklaim sangat siap dari segi infrastruktur. Tinggal infrastruktur dasar dan penunjang harus segera disiapkan, seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Termasuk di daerah-daerah penyangga, karena nanti ada migrasi penduduk yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan daerah-daerah penyangga seperti Kukar, Kutim, dan PPU.
“Aksesnya harus lebih bagus agar bisa memenuhi kebutuhan daerah ibu kota baru, dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal di sini,” ungkapnya.
Anggota DPD RI dapil Kaltim lainnya Aji Mirni Mawarni menuturkan, ia sudah beberapa kali bertandang ke beberapa daerah di Bumi Etam. Namun, dia miris melihat kondisi daerah yang mulai tak terawat.
“Kaltim sudah memberikan luar biasa kepada negara dari hasil SDA-nya, tapi di sisi lain, kerusakan lingkungan juga semakin parah. Saya ingin mengajak semua pihak untuk terus bersinergi memperbaiki kondisi kerusakan di Kaltim,” ujarnya.
Meski SDA Kaltim banyak dikuras, namun feed back yang muncul justru belum dirasakan masyarakat lokal. “Selama ini kesejahteraan untuk masyarakat Kaltim masih kurang, khususnya di pelosok. Ternyata infrastruktur jalan masih jelek. Seperti menuju Kukar dan Kutim, banyak menggunakan jalan perkebunan,” ungkapnya.
Dari sisi pendidikan, di perbatasan ternyata kekurangan guru. “Kalau sedikit guru yang berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan untuk di pelosok, bagaimana memberi membuka wawasan kepada masyarakat yang ada di pelosok. Masyarakat perlu melek kondisi,” imbuhnya. Memerhatikan SDM di Kaltim.