SAMARINDA - Usai dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda akan lebih banyak melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR di Jakarta.
Hal ini dikarenakan, banyaknya tanggung jawab pemerintah pusat terhadap masalah infrastruktur di Kaltim seperti jalan berstatus nasional di Mahakam Ulu dan penanganan banjir kota Samarinda.
"Kita tingkatkan koordinasi nanti sama Kementerian. Supaya dananya mereka bisa optimal masuk (jalan nasional di Mahakam Ulu). Diupayakan bagaimana caranya bisa lebih diperhatikan. Mau nggak mau koordinasi ditingkatkan ke Kementerian dan Balai," kata Aji, Jumat (4/12/2020).
Aji menambahkan khusus persoalan banjir di Samarinda tak hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja untuk membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang Mumus yang kerap jadi sumber masalah.
Namun, perlu koordinasi instansi lainnya yaitu Pemerintah Kota dan Provinsi. "Banjir juga nggak cuma provinsi. Ada kota dan nasional. Karena sungai dibawah balai sungai. Harus ketemu semua," katanya.
Aji mengakui banyak pekerjaan rumah infrastruktur Kaltim yang harus dibenahi. Langkah pertama yang akan dilakukannya segera yaitu konsolidasi dengan jajaran di bawahnya.
"Kalau langkah, saya konsolidasi dulu. Saya lihat apa-apa yang dikerjakan PU selama periode Bapak Isran selama dua tahun. Kemudian Lanjutkan visi misi dan RPJMD. Dan itu sebetulnya sudah dituangkan dalam Renstra Dinas PU," kata Aji.
Dirinya juga belum bisa menjelaskan detail mengenai infrastuktur Kaltim apa saja yang harus dikerjakannya.
"Lebih baik saya konsolidasi dulu. Nanti detail nya bisa saya jelaskan. Sementara saya baru masuk. Saya konsolidasi ke dalam. Saya bedah apa yang sudah dilakukan detailnya kita bicarakan lagi. Kalau saya bicara detail takutnya salah," katanya. (myn)
