Agar sekolah dan orangtua lebih siap menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, Disdikbud memutuskan pelaksanannya diundur sepekan.
BONTANG–Jadwal dimulainya masa transisi kegiatan belajar-mengajar (KBM) tatap muka diundur dari rencana semula selama sepekan. Dari 4 Januari menjadi 11 Januari. Hal itu dipaparkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.
Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang Saparudin mengatakan, pengunduran ini memiliki dua tujuan. Agar sekolah mempersiapkan skema ini lebih matang dan antisipasi adanya libur tahun baru.
“Mana tahu ada orangtua dan anak maupun tenaga pengajar yang dari luar kota. Ini antisipasi kami,” kata Saparudin.
Nantinya, sekolah sebaiknya melakukan simulasi sebelum penyelenggaraan KBM tatap muka. Sifatnya tidak wajib tetapi alangkah baik itu dijalankan. Sehingga tidak ada penambahan klaster baru paparan Covid-19 saat KBM tatap muka dimulai kembali pada masa transisi ini.
“Kalau wajib berarti kan harus konteksnya. Ini anjuran sebaiknya dilakukan,” ucapnya.
Simulasi ini berkenaan dengan akses pelajar masuk hingga keluar dari bangunan sekolah. Termasuk ketersediaan sarana penunjang protokol kesehatan. Mulai tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, pengaturan akses masuk yang tidak berpotensi adanya kerumunan, jumlah toilet, jumlah masker yang dipersiapkan, serta pengaturan ruang kelas.
Meski, dia menyebut, seluruhnya itu telah diisi oleh sekolah pada formulir data pokok pendidikan (dapodik). Akan tetapi, simulasi ini dipandang perlu untuk bahan cek realisasi dari isian yang telah dicatat sekolah. Simulasi ini berbentuk video yang akan dikirimkan ke Disdikbud.
“Sekolah tidak bisa mengarang. Karena kalau bermain api maka sekolah itu sendiri yang akan mendapatkan dampaknya,” tutur dia.
Saparudin menjelaskan masih ada waktu panjang untuk melakukan simulasi ini. Dia menyadari tidak semua bisa membuat simulasi berbentuk demikian. Namun, dari bahan yang terkumpul bisa menjadi acuan untuk mendapatkan restu dari kepala daerah. Mengingat, KBM tatap muka ini harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing kepala daerah. Sesuai arahan SKB empat menteri yang keluar beberapa waktu lalu.
“Ini ialah checklist dari isian yang telah dilaporkan kepada Dapodik,” pungkasnya. (*/ak/rdh/k8)
