SANGATTA–Validasi data menjadi permasalahan krusial di lingkup Dinas Sosial (Dissos) Kutim. Sehingga, perlu sering-sering diperbarui. Khususnya untuk data warga kategori miskin (gakin). Jika sudah terjadi peningkatan perekonomian, hendaknya tak masuk kategori gakin.
Pjs Bupati Kutim Jauhar Efendi menginstruksikan agar data warga kurang mampu harus diverifikasi, serta terus diperbarui. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi pendamping keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam rangka sinkronisasi bantuan sosial Covid-19, Selasa lalu (1/12). “Data harus valid, kemudian diverifikasi. Data harus dirawat dan dipelihara. Misalnya ada yang meninggal atau berubah statusnya, harus diubah,” tegasnya.
Selain itu, bila status ekonomi justru alami penurunan, dari yang mulanya mampu kemudian masuk kelompok miskin, rentan, atau sebaliknya, harus dievaluasi. Apalagi jika memang ekonominya semakin membaik. "Harus diganti supaya tidak timbul kecemburuan. Jadi yang menerima bantuan tepat sasaran,” imbuhnya. Pria yang juga menjabat Asisten Pemkesra Pemprov Kaltim itu meyakini bahwa tim Dissos sudah bekerja baik. Serta ke depannya semakin meningkat, dalam pelayanan kepada masyarakat. "Setidaknya yang menerima bantuan benar-benar yang membutuhkan," sebutnya.
Sementara itu, Kadissos Kutim Jamiatulkhair Daik mengatakan, evaluasi data PKH dan TKSK dalam rangka pemberian bantuan Covid-19, terus memastikan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Makanya, penggiat sosial taruna siaga bencana menjadi andalan. “Jarak antar-desa satu dengan yang lainnya sangat jauh. Memakan waktu berjam-jam untuk melakukan pembagian sembako dan lainnya. Termasuk ketika proses pendataan,” ucapnya.
Sehingga, pihaknya berharap ke depan ada pengadaan kendaraan motor untuk mobilisasi para petugas di lapangan. "Yang jelas semua selalu diperbaiki sesuai dengan fakta lapangan," singkatnya. (dq/dra/k8)
