Selain terbatas waktu yang diatur penyelenggara, pemaparan kandidat tidak to the point, sehingga membuat banyak waktu terbuang percuma dengan kalimat tak penting.
SAMARINDA–Debat kandidat terakhir calon pemimpin Kota Samarinda dalam Pilkada Serentak 2020 tersaji Rabu (2/12) malam. Tiga pasangan calon (paslon) yang berlaga menyajikan sejauh mana kelayakan mereka untuk dipilih pada 9 Desember mendatang. Tema yang diusung pada debat ketiga ini tersentral pada tata kelola pemerintahan, penegakan aturan, hingga penanganan korupsi paslon ketika terpilih nantinya.
Komitmen dalam keterbukaan dan transparansi APBD ke publik, peran andil pemerintah dalam menangani dampak pidana hukum untuk korban, hingga penanganan infrastruktur di kawasan pinggiran yang sering terabaikan jadi pertanyaan yang disusun panelis. Paslon nomor urut satu Barkati-Darlis misalnya, menilai perlu keran seluas-luasnya untuk publik bisa memahami seperti apa cara kerja tubuh APBD Samarinda, sehingga warga bisa mengerti sejauh mana kemampuan kerja pemerintah per tahunnya.
Begitu pun dengan ketegasan dalam penataan aset milik pemerintah. “Kita perlu memulihkan serta memanfaatkan fungsi aset yang ada sesuai koridornya,” kata Barkati. Sementara Andi Harun-Rusmadi, paslon nomor urut dua yang mendapat pertanyaan panelis seputar pembenahan lubang tambang yang memakan korban, menilai perlu ada koordinasi aktif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat. Terlebih, kini aturan sudah menyulih rupa kewenangan ke pemerintah pusat.
Namun, masih ada upaya yang bisa diambil pemerintah kota dalam memperkuat implementasi perda jaminan reklamasi dan pascatambang. “Dan pemkot bisa mendorong pemprov selaku pemilik kewenangan untuk mempercepat pemulihan lingkungan yang rusak. Untuk pidana tentu menjadi tugas penegak hukum yang harus dihormati hasilnya. Pemkot bisa pula mengaktifkan seluruh elemen masyarakat untuk mengontrolnya, sehingga hal ini tak menjadi preseden buruk,” ulas Andi Harun.
Pertanyaan seputar kekerasan seksual perempuan dan anak di Kota Tepian yang tinggi diakui paslon nomor urut tiga Zairin Zain-Sarwono. Menurut keduanya, pemerintah perlu mencari benang merah yang mendasari kekerasan tersebut terjadi. Mengingat pemerintah punya andil dalam mencegah lewat membangun kesadaran warga. Bagi paslon independen ini, mengidentifikasi akar masalah dan dibenahi adalah kunci yang bisa dimasifkan pemerintah sesuai kewenangannya. “Dan yang paling penting semua upaya itu harus menyentuh sektor paling dasar di masyarakat,” kata Zairin.
Di segmen lain, ketiganya saling mengadu kualitas visi-misi dan program kerja yang diusung namun dengan jawaban yang kurang memuaskan. Selain terbatas waktu yang diatur penyelenggara, pemaparan kandidat tak to the point, sehingga membuat banyak waktu terbuang percuma dengan kalimat tak penting. Debat pun berjalan jadi kian terbuka lewat kritik dari paslon lain akan implementasi visi-misi atau program kerja yang ditawarkan masing-masing paslon.
Seperti saat calon wali kota Andi Harun menanyakan sejauh mana penerapan sembilan program kerja yang diusung Zairin Zain-Sarwono, mengingat tubuh APBD Samarinda jelas tak mampu menampung semuanya. “Sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 17 Tahun 2015, sebagian APBD bisa dialokasikan untuk pembangunan kelurahan berbasis RT. Kalau kita lihat APBD Samarinda, ada Rp 3,2 triliun, kalau 5 persen dari Rp 3,2 triliun itu, maka ada Rp 150 miliar. Belum lagi sumber pendanaan dari OPD dan provinsi. Kita mengikuti aturan yang ada, kami tidak berani menetapkan anggaran tanpa instrumen yang ditetapkan pemerintah,” jawab Zairin.
Manuver Andi Harun berlanjut saat “menyerang” visi-misi paslon nomor urut satu mengenai pembentukan bank bagi UMKM dengan komposisi bunga 10 persen. “Bagaimana konsep ini diwujudkan, sementara peraturan Bank Indonesia mensyaratkan pendirian bank umum modalnya Rp 3 triliun, kemudian bank syariah di luar DKI Jakarta Rp 1 triliun, serta bagaimana dengan posisi BPR Samarinda yang justru hanya menarik 6 persen bunga,” kata Andi Harun.
Menjawab hal itu, Barkati mengatakan, BPR Samarinda sudah berubah jadi bank dan mengelola UMKM Samarinda. “Bunga 10 persen itu sebagai pinjaman dan kita kembalikan 5 persen kepada peminjam, sebagai bentuk tabungan. Dan 5 persen lainnya kita bagi dua, 2,5 persen untuk pengelola bank, 2,5 persennya sebagai ibadah,” katanya. Selepas debat pamungkas tersaji. Penentuan siapa yang bakal menjadi suksesor Syaharie Jaang di Balai Kota berada di tangan warga Samarinda pada 9 Desember mendatang. (ryu/riz2/k16)
