Di tengah banyaknya kegiatan usaha yang menurun saat pandemi Covid-19, kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang berkontribusi positif terhadap ekonomi. Meski kinerjanya sempat menurun seiring sulitnya melakukan ekspor, tapi sektor ini masih menjadi penyelamat di tengah resesi ekonomi.
SAMARINDA- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, pandemi corona sebenarnya juga berdampak ke ekspor sawit karena sejumlah negara memberlakukan pembatasan kegiatan ekonomi. Meski menurun, hingga kuartal III 2020 ekspor minyak sawit tetap mampu memberikan sumbangan devisa sebesar USD 15 miliar.
“Ketika pasar ekspor melemah, permintaan di dalam negeri justru meningkat. Baik sebagai bahan baku biodiesel maupun oleochemical seperti bahan baku produk sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. Jadi masih berkontribusi baik ke perekonomian,” katanya saat memberikan opening speech pada IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2020 New Normal yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (2/12).
Dia menjelaskan, memasuki kuartal IV ini kinerja ekspor mulai membaik. Peningkatan permintaan domestik dan ekspor membuat harga minyak sawit bertahan pada kisaran harga yang sangat baik. Industri kelapa sawit juga akan selalu mendukung program mandatori biodiesel pemerintah guna menjamin keberlanjutan industri sawit dan mencapai kemandirian energi.
Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Melalui stimulus dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021, dia yakin perekonomian nasional dapat tumbuh berkisar 4,5-5,2 persen.
“Tentu saja dengan asumsi penyebaran Covid-19 terkendali dengan efektivitas distribusi vaksin pada awal tahun 2021,” tuturnya.
Menurutnya, dalam mendukung pemulihan ekonomi, ada tiga kebijakan pemerintah yang akan mendukung industri kelapa sawit. Pertama, melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Sehingga dapat memenuhi hak-hak warga negara melalui terciptanya lapangan kerja serta mewujudkan kepentingan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat yang sejalan dengan pelestarian lingkungan.
Kedua, melalui Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan keberlanjutan melalui peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit (intensifikasi). Hal ini didukung dengan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019-2024 yang akan menjadi roadmap bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Ketiga, melalui sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan prinsip dan kriteria yang mendukung keseimbangan pembangunan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Kami berharap semua pihak bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Tahun 2021, saya perkirakan permintaan minyak sawit pulih seiring dengan ekonomi yang kembali terbuka. Harga minyak sawit diharapkan terus stabil dengan didukung oleh kebijakan mandatori biodiesel,” terangnya.
Bersamaan, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Prof Dr Bustanul Arifin mengungkapkan meski Indonesia resmi mengalami resesi, ada beberapa sektor yang tumbuh positif. Antara lain, pada kuartal ketiga 2020 sektor pertanian mampu tumbuh 2,15 persen, pemasok air naik 6,04 persen, komunikasi 10,83 persen dan jasa keuangan 1,05 persen.
“Pandemi Covid-19 telah memicu fenomena pedesaan jangka pendek, di mana pekerja perkotaan telah kembali ke desa dan berkecimpung di bidang pertanian,” ujar Bustanul.
Menurutnya, perubahan kebijakan menjadi kunci utama dalam mendorong pemulihan ekonomi. Sektor pertanian dipercaya dalam menjadi andalan menghadapi ancaman resesi ekonomi dengan dukungan terhadap petani.
