Sekalipun hasil angket orangtua tetap meminta dilakukan pembelajaran jarak jauh, sekolah tetap dibuka. Namun, harus memenuhi persyaratan ketat, seperti kesiapan melakukan protokol kesehatan.
BALIKPAPAN- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Muhaimin menegaskan, pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) perlu mendapat izin dari tiga pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, kepala sekolah, tapi juga orangtua murid melalui komite sekolah.
Teknisnya berupa angket. Formulir angket pun telah diserahkan kepada sekolah, agar bisa diteruskan kepada seluruh orangtua/wali siswa.
"Angket kepada orangtua bisa dibagikan mulai sekarang. Baik melalui pesan pribadi secara personal, atau lewat grup komite sekolah," ucap Muhaimin. Di beberapa sekolah, orangtua siswa yang tergabung dalam grup WhatsApp (WA) kelas juga sudah mendapat formulir dimaksud.
Menurut Muhaimin lewat grup WA juga bisa, karena sudah mewakili suara orangtua. "Tidak perlu di-print, orangtua bisa mengirim balasan secara langsung atau pribadi. Guru tinggal mendata, berapa yang setuju PTM dan berapa masih tetap mau daring. Kalau hasil angket paling lambat 20 Desember nanti diserahkan ke dinas, lalu kami serahkan ke wali kota," lanjutnya.
Sekalipun orangtua nantinya tetap meminta dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sekolah tetap dibuka. Hanya saja harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti kesiapan melakukan protokol kesehatan dan kesiapan sistem kesehatan lainnya.
Sementara itu, salah satu sekolah yang kini menyiapkan PTM adalah SD 006 Balikpapan Barat. Angket telah dibagikan, melalui grup komite ataupun saat Zoom bersama orangtua.
Menurut Kepala SD 006 Balikpapan Barat, Jamaludin, hampir semua orangtua setuju PTM. Meski masih ada pula yang ingin belajar daring hingga kasus positif Covid-19 di Kota Minyak benar-benar nihil. Secara pribadi, ia setuju dengan diadakan PTM, sebab selama daring banyak hal belum berjalan lancar, terutama tugas-tugas para siswa yang tidak selesai.
"Kalau keluhan dari orangtua pastinya ada terus. Masalah jaringan, sampai kewalahan mendampingi anak yang belajar dari rumah. Siswa juga bertanya-tanya kapan bisa ke sekolah, sudah rindu katanya," ungkapnya saat ditemui awak media.
Untuk sarana penunjang, di sekolah ini baru tersedia empat wastafel. Sedangkan jumlah rombel atau kelas ada sembilan. Mengakali jumlah wastafel yang masih kurang, akan ada ember ataupun water dispenser disediakan di depan kelas. Diiakui dalam penyemprotan disinfektan harus dilakukan secara mandiri.
"Nanti kami juga akan coba bersurat ke PMI ataupun BPBD biar bisa dilakukan penyemprotan di sekolah pula," urainya. Kegiatan belajar-mengajar tatap muka juga bakal berbeda dari kondisi normal. Sejauh ini, skema menghadapi Januari 2021, yakni tiga hari PTM dan tiga hari daring. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri pun, satu kelas hanya diperbolehkan sebanyak 18 orang. (lil/ms/k15)
