Termasuk sanitasi dan persampahan pada bangunan tersebut. Didominasi jalur pejalan kaki. Lalu 80 persen bangunan berarsitektur nusantara, dan 80 persen bangunan dan koridor jalan tidak menghalangi pergerakan angin. “Sehingga bisa membuat kenyamanan dalam sebuah wilayah,” ucapnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membahas command center dan data center untuk kemudahan transaksi dan mengatur jalur transportasi, komunikasi di IKN nanti.

 “Di IKN, 100 persen ketersediaan wifi di area publik juga menjadi suatu tuntutan. Lalu e-Government untuk public services-nya,” tutur dia.

Pun demikian dengan kompleks perumahan ASN. Kementerian PUPR masih mendiskusikan mengenai jumlah penduduk yang akan berada di IKN. Sebab, jumlah penduduk akan menentukan bagaimana unit residensial untuk ASN yang akan ditugaskan nanti. Di mana KPI tersebut adalah 70 persen untuk total unit residensial ASN, lalu 10 menit pencapaian ke fasilitas umum, fasilitas sosial dan transit, serta 100 persen akses kepada internet rumah tangga.

Dia menegaskan, di atas perumahan harus ada EBT berupa solar panel yang bisa dimanfaatkan. Dengan 80 persen bangunan tidak berorientasi ke barat atau timur. “Hal yang didiskusikan adalah masalah terkait tingginya bangunan. Bersama ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), juga masih menentukan, apakah 8 lantai, 10 lantai, 12 lantai atau maksimal seperti apa. Kita harus menentukan bagaimana kondisi tanah di sana. Karena ada isu-isu DAS (daerah aliran sungai) dangkal dan lainnya,” ungkapnya.

Diana turut memberikan ilustrasi bahwa infrastruktur jaringan utilitas akan diintegrasikan di bawah tanah. Di mana jalan dan beserta tanaman akan berada di atasnya. Sementara semua jaringan seperti gas, saluran pembuangan, telekomunikasi, listrik hingga drainase akan berada di bawah tanah.

Sebelumnya, desain calon IKN mendapat kritikan dari ahli geologi Andang Bahtiar. Desain yang disayembarakan Kementerian PUPR dan dimenangkan oleh Urban Plus dengan konsep Nagara Rimba Nusa dinilai tidak realistis. Walau saat ini, penyempurnaan desain disusun simultan dengan masterplan calon IKN yang dikerjakan Kementerian PPN/Bappenas. Andang Bahtiar menyoroti desain calon IKN yang diumumkan pada 23 Desember 2019 itu. Dia melihat desain yang dirancang tersebut luar biasa. Dengan air yang berlimpah di kawasan calon IKN. Dan masyarakat dapat leluasa berperahu. Ditambah dengan hutan yang sangat lebat. “Saya bilang ini, enggak sesuai dengan kenyataan. Enggak mungkin dibikin kayak gitu, daerah sini (Kecamatan Sepaku, PPU),” kritiknya.