BALIKPAPAN-Perancangan perkotaan atau urban design calon ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim masih terus dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada tiga skala perencanaan yang masuk dalam urban design tersebut. Luasnya berbeda-beda.
Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyebutkan, tiga skala yang dimaksud adalah perencanaan skala makro kawasan perluasan IKN (KP-IKN) seluas 256 ribu hektare. Lalu perencanaan skala kawasan IKN (KIKN) seluas 56 ribu hektare. Kemudian, perencanaan skala kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dengan luasan 6.500 hektare.
“Yang kita fokuskan di dalam menindaklanjuti sayembara (desain IKN) adalah fokus pada skala perencanaan KIPP. Yang mau enggak mau, ini harus dibangun terlebih dahulu. Karena di sini (KIPP), adalah pusat pemerintahan, istana negara, pusat diplomatik, dan perumahan untuk khusus pemerintahannya,” ujarnya dalam webinar “New Capital City for New Smart Generation” akhir pekan lalu. Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian PUPR sudah menentukan titik lokasi KIPP, KIKN, maupun KP-IKN.
Menurut peta yang sudah dipublikasikan Kementerian PUPR, lokasi KIPP direncanakan berada di Kelurahan Pemaluan dan Desa Bukit Harapan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sementara KIKN, Bappenas saat ini sedang menyiapkan masterplan atau rencana induk secara keseluruhan. Sedangkan Kementerian PUPR menyiapkan infrastruktur secara keseluruhan pada kawasan IKN. “Tetapi kami juga fokus urban design di kawasan skala KIPP ini,” ungkap dia.
Pada perencanaan KIPP, perempuan berambut pendek ini menyatakan, konsepnya memanfaatkan transportasi berkelanjutan, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Di mana kawasan hutan guna sirkulasi atau akses hewan yang di lindungi pada wilayah tersebut akan tetap dipertahankan. Sehingga jika dimungkinkan, akses jalan pada KIPP dibangun dalam sebuah terowongan. Dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan pada kawasan tersebut. “Kalau bisa kita menggunakan kendaraan yang bebas polusi. Dan juga antar kompleks, kalau bisa kita mendingan jalan kaki. Ke mana-mana kalau bisa kita jalan 10 menitan,” jelas Diana.
Dari desain yang disusun, pada perjalanan 20 kilometer, maksimal dapat ditempuh dengan 30 menit. 80 persen masyarakat, maksimal berjalan kaki 10 menit menuju transportasi umum. “Ini akan menjadi suatu pertimbangan kami. Dan saat ini, kami bersama Kemenhub sedang mendiskusikan bagaimana jalur transportasinya,” terangnya. Pada indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI), bangunan di kompleks kementerian dan lembaga negara direncanakan seratus persen adalah bangunan hijau atau green building. Hemat energi dan air serta menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
Termasuk sanitasi dan persampahan pada bangunan tersebut. Didominasi jalur pejalan kaki. Lalu 80 persen bangunan berarsitektur nusantara, dan 80 persen bangunan dan koridor jalan tidak menghalangi pergerakan angin. “Sehingga bisa membuat kenyamanan dalam sebuah wilayah,” ucapnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membahas command center dan data center untuk kemudahan transaksi dan mengatur jalur transportasi, komunikasi di IKN nanti.
“Di IKN, 100 persen ketersediaan wifi di area publik juga menjadi suatu tuntutan. Lalu e-Government untuk public services-nya,” tutur dia.
Pun demikian dengan kompleks perumahan ASN. Kementerian PUPR masih mendiskusikan mengenai jumlah penduduk yang akan berada di IKN. Sebab, jumlah penduduk akan menentukan bagaimana unit residensial untuk ASN yang akan ditugaskan nanti. Di mana KPI tersebut adalah 70 persen untuk total unit residensial ASN, lalu 10 menit pencapaian ke fasilitas umum, fasilitas sosial dan transit, serta 100 persen akses kepada internet rumah tangga.
Dia menegaskan, di atas perumahan harus ada EBT berupa solar panel yang bisa dimanfaatkan. Dengan 80 persen bangunan tidak berorientasi ke barat atau timur. “Hal yang didiskusikan adalah masalah terkait tingginya bangunan. Bersama ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), juga masih menentukan, apakah 8 lantai, 10 lantai, 12 lantai atau maksimal seperti apa. Kita harus menentukan bagaimana kondisi tanah di sana. Karena ada isu-isu DAS (daerah aliran sungai) dangkal dan lainnya,” ungkapnya.
Diana turut memberikan ilustrasi bahwa infrastruktur jaringan utilitas akan diintegrasikan di bawah tanah. Di mana jalan dan beserta tanaman akan berada di atasnya. Sementara semua jaringan seperti gas, saluran pembuangan, telekomunikasi, listrik hingga drainase akan berada di bawah tanah.
Sebelumnya, desain calon IKN mendapat kritikan dari ahli geologi Andang Bahtiar. Desain yang disayembarakan Kementerian PUPR dan dimenangkan oleh Urban Plus dengan konsep Nagara Rimba Nusa dinilai tidak realistis. Walau saat ini, penyempurnaan desain disusun simultan dengan masterplan calon IKN yang dikerjakan Kementerian PPN/Bappenas. Andang Bahtiar menyoroti desain calon IKN yang diumumkan pada 23 Desember 2019 itu. Dia melihat desain yang dirancang tersebut luar biasa. Dengan air yang berlimpah di kawasan calon IKN. Dan masyarakat dapat leluasa berperahu. Ditambah dengan hutan yang sangat lebat. “Saya bilang ini, enggak sesuai dengan kenyataan. Enggak mungkin dibikin kayak gitu, daerah sini (Kecamatan Sepaku, PPU),” kritiknya.
Dari desain calon IKN tersebut, mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang kini bekerja di Paris, Prancis itu membuat tulisan terkait dengan kondisi geologi di Kecamatan Sepaku. Dia menyampaikan bahwa sumber air tidak ada di kawasan tersebut. Baik air tanah, maupun air permukaan sangat sulit untuk didapatkan. “Bukan berarti saya anti pemindahan IKN. Tetapi banyak PR yang harus dilakukan pemerintah. Sehingga mereka atau kita semua bangsa Indonesia, tidak akan rugi di masa depan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, hal itu dilakukan agar ke depannya, pemindahan IKN ini, tidak mendatangkan dampak negatif. “Untuk terus-menerus dirugikan oleh proses alam yang terjadi di sana. Yang disebabkan oleh daya dukung yang berkurang dari lokasi tersebut. Diakibatkan kita tidak tahu dan tidak mempersiapkan data-data awalnya,” tutup dia. Kabag Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang sependapat dengan Andang Bachtiar. Desain calon IKN dari hasil sayembara dinilai tidak realistis. Di mana wilayah utara PPU yang merupakan Kecamatan Sepaku adalah wilayah pasang surut air laut. Dengan kemungkinan banjir dan sedimentasi cukup besar. Sehingga tidak dimungkinkan ada Danau Pancasila yang ada pada desain tersebut.
