Tim pengelolaan aplikasi Samarinda Smart Edu (SSE) tengah bersiap menghadapi puncak traffic jaringan akses ke aplikasi, imbas dari pertemuan penilaian akhir semester (PAS) SD dan PAS SMP, hari ini (2/12).
SAMARINDA–Beberapa langkah antisipasi disiapkan agar ujian berjalan baik dan lancar dengan hasil memuaskan.
Kabid Pembangunan SD-SMP Barlin H Kesuma menjelaskan, hari ini merupakan hari terakhir PAS SD dan hari pertama PAS SMP, yang terjadwal hingga Selasa (8/12) mendatang. "Diperkirakan hari ini sekitar 70 ribuan siswa SD akan bertemu dengan sekitar 30.000 siswa SMP dalam satu jaringan," ucapnya, (1/12).
Karena itu, pihaknya menyiapkan beberapa antisipasi, misalnya melonggarkan ujian SMP dari jadwal pukul 08.00–09.30 Wita, menjadi hingga pukul 18.00 Wita. Jika memang nanti hingga batas waktu tersebut, masih ada siswa SMP yang belum bisa mengikuti ujian melalui SSE, kebijakan diserahkan ke sekolah, bisa melalui aplikasi Google Form. "Tetapi hanya besok (hari ini) saja, selanjutnya diprediksi aman, karena siswa SMP sudah terbiasa dengan sistem daring. Tidak seperti tingkat SD," ucapnya.
Dia menjelaskan, hasil evaluasi sementara ujian siswa SD semakin hari terus baik. Memang saat hari pertama terkendala banyak masalah, dari jaringan yang tidak stabil, hingga akun ganda siswa yang belum dihapus, termasuk sejumlah soal yang tidak terunggah seluruhnya. "Memang saat uji coba hanya 70 persen sekolah yang ikut, sehingga saat seluruh sekolah dipaksa ikut SSE, banyak keluhan. Bagi kami, itu tantangan untuk terus meningkatkan kualitas aplikasi, juga penguatan sumber daya manusia (SDM) guru serta murid," imbuhnya.
Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin optimistis penggunaan SSE merupakan langkah besar dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) imbas pandemi Covid-19. Hal itu sejalan dengan cita-cita Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. "Artinya saat ada masalah, tentu merupakan imbas dari perubahan dan akan dicarikan solusinya," ucap dia.
Dia menegaskan, bagi sekolah yang belum siap menggunakan aplikasi tersebut, tidak masalah karena belum ada paksaan. Pihaknya tidak akan memberikan sanksi sekolah atau guru yang belum siap. "Tetapi cara berpikir harus diubah, karena seiring dengan perkembangan zaman. Ada atau tidaknya pandemi, sistem pembelajaran harus mengolaborasikan daring dan tatap muka. Meski kenyataannya pandemi membuat PJJ terpaksa harus diikuti, demi keamanan siswa dan guru atau tenaga kependidikan," singkatnya. (dns/dra/k8)
