SAMARINDA–Saat pengesahan APBD 2021, dalam rapat penyampaian pendapat akhir fraksi, dan persetujuan bersama DPRD dan wali kota Samarinda terhadap rancangan peraturan daerah APBD 2021, Senin (30/11), terjadi penurunan anggaran yang dikelola pemkot.
Dari Rp 3,12 triliun pada 2020, menjadi Rp 2,57 triliun, membuat pemkot harus banyak pertimbangan untuk mengeluarkan anggaran. Beberapa langkah efisiensi disiapkan untuk mencukupi kebutuhan anggaran.
Kepada media, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, sejak pembahasan awal, selepas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di-review, fiskal yang diajukan dalam KUA-PPAS untuk dibahas bersama dewan sebesar Rp 2,441 triliun. Jumlah itu termasuk dana bagi hasil (DBH) yang melorot dari prediksi. Semula, bagi hasil pusat yang bisa diterima Samarinda berkisar Rp 409 miliar, namun hasil koordinasi terakhir hanya Rp 297 miliar.
Di sisi lain, asupan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2020 yang membengkak. Awalnya, SiLPA diprediksi sekitar Rp 116 miliar. Namun, hasil evaluasi yang mengacu dengan pekerjaan yang berjalan, jumlahnya menjadi Rp 362 miliar. "Makanya di pembahasan akhir yang disepakati APBD 2021 adalah Rp 2,575 triliun," terangnya. Dia mengatakan, potensi peningkatan APBD bisa terjadi di APBD perubahan, setelah nanti hasil audit BPK selesai, sehingga bisa diketahui angka pasti SiLPA atau tambahan DBH pada tahun berjalan. Sementara itu, naik-turun angka APBD saat pembahasan juga dinilai wajar, karena dalam perencanaan penganggaran dipengaruhi beberapa faktor, misalnya pendekatan teknokrasi, partisipasi, politik, serta top down dan bottom up. "Tetapi kan hasil akhirnya disepakati bersama. Artinya, tidak ada masalah dari pembahasan hingga pengesahan," ucapnya.
Dia menambahkan, melihat kondisi tersebut, pihaknya menyiapkan beberapa skema efisiensi. Misalnya, pemangkasan honorer tim kegiatan, dan uang saku perjalanan dinas, dari awalnya sekitar Rp 1 juta, kini berkisar Rp 450 ribu merata. "Efisiensi lain normal saja, seperti pengurangan kegiatan fisik tentu dilakukan," tambahnya.
Terkait sektor yang menjadi prioritas, disebutnya tidak berbeda seperti kesehatan dan pendidikan. Termasuk soal penanganan pandemi Covid-19, diakomodasi di anggaran belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 50 miliar. "Dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat evaluasi bersama Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) untuk mengetahui sejauh mana progres kegiatan pembangunan di APBD perubahan, sehingga bisa diketahui angka estimasi terdekat dari SiLPA tahun ini," singkatnya. (dns/dra/k8)
