Oleh: Harihanto
(Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman)
Belakangan kembali ramai berita tentang operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat penyelenggara negara. Di antaranya, terhadap menteri “Kakap-e” dan seorang bupati di Jawa Barat.
Sedangkan di sisi lain banyak rakyat kecil yang terpaksa harus berjualan OT-OT di pinggir jalan karena kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Atau sekadar bertelanjang dada sambil berkipas-kipas alias ber-OT-OT juga menurut istilah “Suroboyo”-an, karena badannya kepanasan akibat belum mendapatkan pekerjaan atau kegiatan lain.
Kedua istilah tersebut, OTT dan OT-OT, kedengarannya hampir sama. Namun, “rasanya” sangat berbeda. Bagi orang kecil seperti saya, OT-OT terasa lebih enak. Karena sejak kecil memang menyukai jajanan yang banyak dijual di pinggir jalan itu.
Jajanan ini dibuat dari tepung terigu yang “diempel-empel”, kemudian digoreng dengan minyak. Kadang-kadang diberi campuran kecambah alias taoge. Atau kalau kita sedang beruntung mendapatkan OT-OT yang diberi “toping” seekor udang. Jika kebetulan sedang ada udang yang nongol dari balik batu; tetapi kebanyakan udang, dari dulu sampai sekarang masih senang bersembunyi di balik batu.
Bagi orang-orang besar, seperti menteri, gubernur, atau bupati; OTT tampaknya dirasa lebih “enak”, walau “harganya mahal” karena mereka mempunyai banyak uang untuk “membelinya”. Mereka menyukai “jajanan” itu karena jika mereka berhasil “membelinya”, walau harganya mahal, mereka akan mendapatkan “cash-back” yang berlipat ganda.
Sayangnya banyak di antara mereka yang gagal “membelinya”. Namun di antara mereka yang gagal “membeli” ini pun masih ada yang merasa “beruntung” dan menikmati kegagalannya, karena mereka yang gagal ini biasanya diberi hadiah oleh KPK berupa “sekolah” lanjutan.
Bahkan pernah ada seorang di antaranya yang mengatakan di media sosial; Enak kok “sekolahannya” KPK. Maksudnya: enak kok rumah tahanan KPK. Ketika yang bersangkutan sedang ditahan di rumah tahanan KPK yang baru dibuka, sambil menunggu persidangan perkaranya di pengadilan tindak pidana korupsi alias tipikor. Kebetulan yang bersangkutan menjadi “murid” (penghuni) pertama “sekolahan” milik KPK itu.
Bagi orang normal, tentu saja ucapan sang “murid sekolahan KPK” itu sangat mencengangkan, membuatnya mengernyitkan dahi, dan “ngedumel” di dalam hati: “sebagus apapun namanya juga rumah tahanan Mbak, sayangnya sampeyan penghuni pertamanya”.
Tapi sayangnya sekarang banyak orang abnormal alas tidak normal. Bahkan ada kafe yang diberi nama “Upnormal”, sebuah kata yang susah nyarinya di kamus, seperti halnya kota Selokanburg yang susah dicari di peta. Mungkin maksudnya sih di atas normal; tetapi keduanya kalau diucapkan kedengarannya juga hampir sama, dan artinya juga tidak jauh berbeda, karena “di atas normal” berarti ya tidak normal juga.
Ucapan bahwa “sekolahan milik KPK bagus” tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Dapat diduga bahwa alasan atau pertimbangannya adalah: jika dia tetap duduk sebagai pejabat dengan hanya menerima hak-haknya yang sah, sepanjang jabatannya dia tidak akan mendapatkan imbalan sebesar “beasiswa” yang ia dapat jika ia “sekolah” lanjut di KPK.
Suatu keputusan yang rasional, realistis, dan masuk akal bukan? Karena manusia dikenal sebagai makhluk yang rasional (animal rational). Sayangnya rasional menurut seseorang belum tentu rasional bagi orang lain. Hal itu pulalah yang merupakan masalah di bidang ilmu. Tetapi tanpa rasio, ilmu dan teknologi (iptek) juga tidak akan semaju seperti saat ini. Karena dengan rasio para ilmuwan menelurkan berbagai gagasan atau ide yang kemudian diusahakan untuk dibuktikan dan diwujudkan secara empirik. Bahkan saat ini para ilmuwan di AS sudah mempunyai gagasan untuk memperbarui terus semua jenis sel tubuh manusia agar manusia dapat bertahan hidup lebih lama. (***/dwi/k8)
