JAKARTA-Sesi kedua debat publik pendalaman visi-misi pasangan calon Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) kembali digelar (29/11). Jika sesi pertama dilaksanakan di Tenggarong, kali ini bertempat di INews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui, Pilkada Kukar 2020 hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kukar Edi-Rendi, diusung oleh mayoritas parpol pemilik kursi di DPRD Kukar yang tergabung dalam Koalisi Kebersamaan. Yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Perindo, NasDem dan Hanura. Dalam pendalaman visi-misi kemarin, KPU menghadirkan lima panelis. Mereka adalah; Zamroni (akademisi), Hairul Anwar (akademisi), Sitti Sahar Inayah (akademisi), Faroq Zamzami (Pemimpin Redaksi Kaltim Post), Swandari Paramita (Sekretaris IDI Kaltim).
Ada empat tema yang digulirkan pada pendalaman visi-misi kali ini. Terkait korupsi, tata kelola pemerintahan, keterbukaan dan akses Informasi, sosial budaya kemasyarakatan, dan program penanganan Covid-19. Acara dipandu moderator Loviana Dian. Dengan mengenakan pakaian berwarna putih, Edi-Rendy terlihat tampil lebih santai dibanding debat sebelumnya. Acara diawali dengan tepong tawar dan tarian jepen.
Pada sesi pertama, panelis bergantian memberikan pertanyaan kepada Edi Damansyah. Sementara sesi kedua pertanyaan diberikan kepada Rendi Solihin. Selanjutnya, juga ada pertanyaan dari masyarakat melalui video yang telah dikirimkan kepada KPU Kukar. Sekretaris IDI Kaltim Swandari Paramita menjadi panelis pertama yang melontarkan pertanyaan. Swandari menyinggung komitmen Edi terhadap penanganan Covid-19. Terutama dari sisi anggaran, sarana dan prasarana.
Edi menegaskan, jika penanganan Covid-19 perlu disiapkan rencana strategis (renstra) sebagai langkah yang tepat. Penanganan wabah Covid-19 juga perlu dilakukan secara sistematis, tepat dan terukur. Menurutnya, fokus yang bakal dikerjakan dalam penanganan pandemi, yaitu bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Termasuk penyediaan tenaga medis. Pihaknya juga menyiapkan program beasiswa bagi calon tenaga medis dan tenaga medis. Sementara itu, Faroq Zamzami menyinggung komitmen keterbukaan informasi publik untuk mendukung pelayanan publik. Termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk kemudahan akses informasi publik tersebut.
Terlebih lagi, Pemkab Kukar memiliki riwayat terlilit sengketa informasi dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim terkait informasi IUP batu bara di Kukar. Menanggapi hal itu, Edi pun memastikan komitmennya untuk menyiapkan segala perangkat keterbukaan informasi, sekitar satu tahun masa jabatan. Edi sepakat jika kemudahan akses informasi akan mendukung pelayanan publik di Kukar. Terkait sengketa informasi yang dilayangkan, lanjut Edi, saat itu terjadi peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan berdasarkan UU 23/2014. "Jadi saat itu, kewenangan pengelolaan aset, dan lainnya dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi," ujar Edi.
Sementara itu, Zamroni menyinggung kesejahteraan guru honorer di Kukar. Dilihat dari jumlahnya, tenaga honorer guru menurutnya masih mendominasi. Sementara beban kerja yang dimiliki sama dengan guru yang berstatus ASN. Edi menyebutkan, jika komitmen tenaga pendidik yang berstatus honorer tetap menjadi perhatiannya. Misalnya untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pihak sekolah, maka akan dialokasikan gaji melalui BOS (bantuan operasional sekolah) kabupaten. Begitu juga dengan peningkatan kualifikasi guru honorer dengan memberikan seribu paket beasiswa untuk guru. Giliran Hairul Anwar meminta tanggapan Edi terkait kasus korupsi yang masih rawan terjadi di Kukar. Edi menegaskan akan membangun sistem untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya kasus korupsi. Seperti sistem perencanaan, pengawasan, monitoring hingga pelaporan kegiatan di Kukar. Pengawasan secara komprehensif itu juga akan dibangun secara transparan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Adu gagasan berpindah ke Rendi Solihin. Dia mengulas dan menjawab pertanyaan dari panelis terkait kebudayaan hingga program digitalisasi. Begitu juga mengantisipasi masuknya paham radikalisme di Kukar yang memiliki geografis yang luas. Rendi menargetkan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung program digitalisasi di Kukar. Termasuk mengurangi jumlah desa yang masih masuk kategori blank spot.
Usai acara, Hairul Anwar mengapresiasi upaya paslon dalam merealisasikan program sebagai calon kepala daerah. Termasuk Rendi Solihin yang akan menghindari konflik kepentingan. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kukar Erlyando Saputra mengatakan, jika pendalaman visi dan misi bertujuan untuk memantapkan pilihan masyarakat Kukar. Pria yang akrab disapa Nando ini pun mengimbau agar masyarakat bisa datang ke TPS untuk menentukan pilihan pada 9 Desember mendatang. Dalam pembukaan acara debat kali ini, pihak KPU Kukar sengaja menganggap kearifan lokal kebudayaan Kukar. Yaitu tarian jepen dan prosesi tepong tawar tersebut. (qi/riz/k15)
