PEMBERIAN bantuan sosial masyarakat (BSM) tahap I yang ditangani Dinas Sosial (Dissos) Kaltim sudah kelar. Sekitar 24 ribu orang telah mendapatkan bantuan itu. Tahap kedua pun masih menunggu kapan bakal disalurkan. Bantuan itu pun disebut berdampak memulihkan perekonomian.
“Tahap pertama sudah tersalur, persentasenya bagus. Untuk tahap kedua masih dalam verifikasi dan validasi data,” terang Kepala Dissos Kaltim Agus H Kesuma. Sementara itu, dijelaskan Kasubbag Perencanaan Dissos Kaltim Doni, BSM yang dikelola pihaknya bersumber dari Pemprov Kaltim. Sekarang tahap satu sudah dilaksanakan dan disalurkan 24.140 jiwa melalui Bankaltimtara dan BRI. “Nominalnya Rp 18,1 miliar. Bantuannya Rp 250 ribu per bulan dan dibayarkan tiga bulan. Jadi, menerima Rp 750 ribu," kata Doni.
Pencairan untuk tahap satu sudah selesai. Pihaknya sudah meminta laporan dari Bankaltimtara dan BRI. Untuk tahap kedua belum dilaksanakan, menunggu persetujuan dari gubernur dan selesaikan laporan tahap I. “Soal tahap kedua, belum tahu. Banyak usulan, tapi kami kerja sama dengan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kaltim untuk melakukan validasi,” jelasnya.
Doni menjelaskan, untuk menentukan siapa saja yang menjadi penerima bantuan sosial itu, pihaknya mengacu pada aplikasi every data yang dimiliki Diskominfo Kaltim, sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dan penyaluran bantuan bisa lebih merata.
“Mereka ada aplikasi every data. Jadi, data kami disandingkan dengan Diskominfo. Ada data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan bantuan di dinas lain. Soalnya ada dinas lain yang juga memberi bantuan. Jadi, tidak terjadi tumpang tindih atau dobel penerima. Misal, Dinas Pariwisata ada bantuan untuk pekerja seni dan pelaku wisata,” jelas Doni.
Sementara soal lanjutan tahap kedua itu, disebut Doni, masih menunggu proses. Soalnya, status kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 Kaltim sampai 31 Desember 2020. Apakah program BSM akan dilanjutkan lagi atau tidak, bakal dievaluasi pemprov lagi.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menuturkan, pihaknya terus mengingatkan agar bantuan pemerintah ke masyarakat bisa optimal tersampaikan. Sebab, akibat Covid-19 itu, tidak hanya masalah kesehatan, tetapi yang paling banyak menimpa hampir semua orang adalah masalah ekonomi.
Pasalnya, pandemi ini menuntut orang-orang untuk melakukan pembatasan sosial. Sektor-sektor yang banyak bergantung pada interaksi pun berdampak. “Maka pansus dari April sampai Agustus itu, wanti-wanti agar penyaluran bantuan bisa optimal guna membantu warga Kaltim yang terdampak,” jelas ketua Komisi III DPRD Kaltim itu.
Pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat itu berdampak untuk menggenjot ekonomi Kaltim. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Anggoro menilai, bantuan sosial dampak Covid-19 kepada masyarakat tentu saja dapat mengangkat konsumsi rumah tangga. “Sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.
Hal itu pun diamini Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono. Bantuan yang digelontorkan pemerintah mulai terasa dampaknya. “Di sisi pengeluaran, perbaikan kinerja terjadi pada hampir seluruh komponen terutama pada komponen konsumsi pemerintah seiring percepatan belanja daerah untuk memulihkan ekonomi di Kaltim,” kata Tutuk.
Lanjut dia, secara tahunan, hampir seluruh komponen sisi pengeluaran mengalami perbaikan seiring lebih baiknya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) pada triwulan III 2020. Intinya, jika melihat produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim triwulan III, terlihat bahwa belanja pemda mampu tumbuh positif.
“Dan belanja pemda ‘kan saat ini banyak diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Jadi, saat kondisi seperti saat ini, peran pemerintah mampu membantu agar kondisi ekonomi membaik. Perkembangan ekonomi Kaltim triwulan III 2020 sudah membaik dibandingkan triwulan II 2020 dan peran pemerintah berpengaruh,” beber Tutuk.
Namun, lanjut dia, tantangan ke depan masih besar. Kuncinya, semua harus optimistis. Realisasi fiskal pemerintah untuk bantuan/subsidi keuangan kepada masyarakat yang memerlukan harus dipercepat agar momentum perbaikan ekonomi segera pulih dan terus berlanjut.
