BALIKPAPAN–Polemik dua proyek yang diusulkan dibangun dengan skema tahun jamak atau multiyears contract (MYC) terdengar hingga Senayan. Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Irwan, meminta agar jangan ada pertentangan politik. Menurut dia, usulan pembangunan gedung perawatan RSUD AW Sjahranie di Samarinda, dan flyover (jalan layang) Muara Rapak di Balikpapan yang menelan anggaran Rp 495 miliar, merupakan program strategis.
“Mengenai teknis prosedur pengusulan anggaran itu seharusnya dikonsultasikan dan didiskusikan dengan baik. Jangan pertentangan politiknya yang lebih dominan,” ucap Irwan kepada Kaltim Post, (27/11). Berdasarkan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan dilaksanakan Senin (30/11) nanti. Salah satu hal yang alot dibahas adalah usulan MYC. Alasannya, pemerintah ngotot memasukkan kegiatan tersebut di APBD 2021. Sementara itu, kelengkapan dokumen kegiatan tahun jamak itu belum tuntas karena masih dilakukan review design. Terutama pada jalan layang yang akan dibangun di Muara Rapak, Balikpapan.
Politikus Partai Demokrat itu lantas memberikan opsi lain jika belum ada titik temu antara DPRD dan Pemprov Kaltim. Yakni, memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Eksekutif dan legislatif diminta satu suara dalam mengusulkan kegiatan tersebut agar diakomodasi dalam Program Strategis Nasional (PSN). Apalagi Balikpapan dan Samarinda dicanangkan nantinya menjadi kota penyangga IKN. Dengan demikian, program strategis daerah bisa terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur di IKN nanti.
“Salah satu opsinya, kalau kemudian ini berlarut-larut, pemprov dalam hal ini gubernur Kaltim, bisa mengusulkan kepada presiden dan Bappenas untuk menjadi PSN. Nanti kami di Komisi V akan mendukung bisa masuk program Kementerian PUPR,” sarannya. Dia menilai, dua program MYC yang diusulkan Pemprov Kaltim agar bisa dilaksanakan pada tahun depan memang dibutuhkan. Seperti RSUD AW Sjahranie yang sudah tak terhitung lagi berapa kali kebanjiran. Sehingga pembangunan gedung perawatan baru serta fasilitas penunjang dianggap pemprov sangat penting. Sebab, kondisi bangunan rawat inap yang selalu kebanjiran bila hujan lebat. Lagi pula, gedung perawatan yang ada saat ini, sudah berusia lebih 40 tahun. Karena itu, perlu peremajaan sistem bangunan.
Sementara itu, pembangunan flyover di simpang lima Muara Rapak dianggap sebagai solusi memecah kemacetan lalu lintas dan kecelakaan akibat jalan yang terlalu curam. “Apalagi lokasinya (simpang Muara Rapak) di jalan nasional. Usulkan saja, siapa tahu bisa mendapat dana direktif presiden. Dan jadi MYC. Tapi penggunaan dananya dari APBN,” jelas pria asal Sangkulirang, Kutim, ini. Yang pasti, dia berpesan tidak boleh ada pertentangan yang menuai polemik terhadap kebijakan pembangunan di daerah. Apalagi Kaltim sudah dicanangkan menjadi calon IKN baru. “Yang jelas tidak boleh ada kebuntuan, terkait kebijakan dalam sebuah kebutuhan strategis di daerah. Banyak opsi terkait pembangunan itu,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengungkapkan, Gubernur Kaltim Isran Noor telah menyampaikan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Terkait dengan pembangunan flyover Muara Rapak tersebut. Menindaklanjuti surat yang disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pada 23 November 2020. Mengenai dukungan Pemkot Balikpapan terhadap pembangunan Flyover Muara Rapak. “Insyaallah re-contract-nya akan kami bantu. Sama-sama kita kawal,” janji pria berkacamata itu.
Menurut dia, secara kasatmata Simpang Lima Muara Rapak sudah sangat padat. Mulai Km 0, Jalan Soekarno-Hatta, hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sehingga sudah saatnya dilakukan pembangunan flyover Muara Rapak untuk mengurai kemacetan yang ada di simpang lima tersebut. “Apalagi untuk ke depannya, pengembangan IKN (ibu kota negara) baru. Memang sudah waktunya kita berbenah. Kami dari APBD juga akan berbenah terkait pengembangan IKN,” katanya. Ditemui terpisah, wali kota Balikpapan optimistis pembangunan jalan layang bisa disepakati antara Banggar DPRD dan TAPD untuk dialokasikan pada APBD 2021. “Saya optimistis kemungkinan masih bisa, karena masih ada waktu. Dan saya lihat Pak Gubernur, gigih sekali memperjuangkan,” kata dia saat ditemui Kaltim Post di Balai Kota, kemarin.
Karena itu, dia memohon dukungan masyarakat Balikpapan, terutama anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan. Agar memperlihatkan semangatnya memperjuangkan pembangunan flyover Muara Rapak itu. “Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan harus berjuang mati-matian. Ini kesempatan menunjukkan pembelaannya terhadap Balikpapan,” katanya. (kip/riz/k8)
