MANAGED BY:
MINGGU
07 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 29 November 2020 10:39
Sudah Ada Lampu Hijau MYC, DPRD Ragu Dilanjutkan
RSUD AW Sjahranie Samarinda saat kebanjiran. Proyek pembangunan gedung RSUD adalah satu MYC yang diusulkan.

PROKAL.CO,

MESKIPUN Pemprov Kaltim mengklaim sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPRD Kaltim masih ragu jika multiyears contract (MYC) dilanjutkan. Sebab, beberapa persyaratan yang belum terpenuhi bisa jadi risiko untuk pemeriksaan hukum. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.

"Kalau menurut saya, apapun poinnya akan menjadi celah untuk masuknya pemeriksaan. Kesannya kan sudah dipaksakan. Dari notulen rapat, bukan rekomendasi hanya notulen rapat, di poin dua dan poin empat agak aneh karena bertentangan," kata Hasan. Dalam notulen rapat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah M Ardian N, pada poin dua menyebutkan, Pasal 92 Ayat 2 menyatakan kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria pertama pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan I (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan.

Lalu kedua, atau pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Adapun poin keempat menyebut, "Sehingga apabila pemerintah provinsi ingin menyelenggarakan kegiatan tahun jamak pada APBD 2021, maka cukup mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya kegiatan tahun jamak dimaksud tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah terakhir, kecuali bagian dari prioritas nasional sebagaimana dimaksud Pasal 92 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019."

Khususnya di kriteria MYC, menyebut bahwa pelaksanaan MYC lebih dari 12 bulan. Namun, menurut Hasan, yang menjadi pertanyaannya bagaimana diketahui pembangunan itu perlu waktu lebih dari 12 bulan. Sementara detail engineering design (DED)-nya belum ada. "Jadi, menurut saya, kalau mau diusulkan ya harus disiapkan dulu dokumennya. Itu yang saya katakan tidak memenuhi etis teknis," sambung Hasan.

Lagipula, di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) juga tidak ada, sehingga, menurut dia, suatu keanehan ketika MYC ini dipaksakan.  "Kalau mau tetap dipaksakan, kan repot kalau masuk pemeriksaan. Kita kena semua. Seolah-olah kita ini menyetujui, padahal selama ini kita selalu bilang, jangan dulu pak, jangan dulu tahun ini. Kok dipaksakan betul, kan bisa dimasukkan di perubahan nanti. (APBD) 2022 murni disahkan. Ini menurut saya, ada hubungannya dengan tahun politik. Kok dipaksakan betul," kata Hasan.

Sebelumnya, Sekprov Kaltim Sa'bani mengatakan, dari konsultasi ke Kemendagri pada Kamis (26/11), Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memberikan lampu hijau agar MYC diteruskan. Hal itu mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019. Program diajukan sebelum KUA-PPAS disepakati  "Jadi, Senin nanti, kesepakatan KUA-PPAS bisa ditandatangani," kata Sa'bani. (nyc/riz/k16)

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 06 Maret 2021 21:00
Tol Balikpapan-Samarinda dan Penantian Empat Dekade Jasa Marga

Sebelas Tahun Kemudian, Tak Disangka Akan Terhubung Ibu Kota Negara

Jika pembangunan tol tidak dilakukan, infrastruktur di Pulau Kalimantan semakin…

Sabtu, 06 Maret 2021 21:00

Lonjakan Penduduk di Samarinda dan Balikpapan, Layanan KTP Berpotensi Malaadministrasi

SAMARINDA-Risiko lonjakan penduduk di Kota Samarinda dan Balikpapan jadi perhatian…

Sabtu, 06 Maret 2021 11:03

Perbaikan Ekonomi Kaltim Bisa Cepat, Terpacu Perbaikan Ekonomi Global

Perbaikan ekonomi Kaltim tahun ini diprediksi bisa semakin cepat. Selain…

Sabtu, 06 Maret 2021 11:01

Produksi Padi di Kaltim Makin Besar

SAMARINDA–Produksi padi di Kaltim makin besar. Pada 2020, petani di…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:54

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Sebut KLB Ilegal, Polri Tak Keluarkan Izin Kongres

Tsunami politik menghantam Partai Demokrat (PD). Sejumlah kader dan mantan…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:51

Skandal Suap Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Celah Sempit Korupsi Masih Ada

BALIKPAPAN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut suap puluhan miliar yang…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:51

Kerusakan Jembatan Dondang Diklaim Lebih Parah

SAMARINDA–Jembatan Dondang di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, bukan pertama…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:50

Ilmuwan Kembangkan Drone Lebah

PARA peneliti di Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:33

Relaksasi setelah Tiga Pekan PPKM Mikro, Objek Wisata Boleh Buka

Zona oranye sudah turun menjadi zona kuning. Karena itu, pemkot…

Jumat, 05 Maret 2021 21:00

Pengawas Lalai, Aktivitas Kapal Seenaknya, Jembatan Dondang Kembali Dihantam Ponton Batu Bara

Perlu tindakan tegas dan konkret. Tak sekadar menerima ganti rugi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers