PROKAL.CO,

SAMARINDA-Tanda-tanda dua proyek kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) masuk di APBD 2021 menguat. Sinyal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Kaltim (Sekprov) M Sa’bani setelah berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), (26/11).

Dikonfirmasi Kaltim Post kemarin, Sa’bani menyampaikan bahwa Kemendagri memberikan lampu hijau agar pemprov meneruskan pembahasan. Hal itu berdasar Peraturan Pemerintah (PP) 12/2019. Beleid itu mengatur bahwa program diajukan sebelum Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disepakati.

Sekprov melanjutkan, arahan itu disampaikan langsung dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. "Jadi, ketemu langsung dengan dirjennya. Tidak hanya lisan, kami juga ada tertulisnya," kata Sa'bani. Karena hasil yang didapatkan positif, MYC bisa masuk di APBD Murni 2021. Karena itu, kepastian KUA-PPAS pada 30 November 2020 sudah terlihat. "Jadi, Senin (30/11) nanti, kesepakatan KUA-PPAS bisa ditandatangani," imbuh Sa'bani.

Sebelumnya, pada rapat Banggar DPRD dan TAPD Kaltim Selasa (24/11), Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, urusan MYC berdasarkan hasil konsultasi pemprov dengan Kemendagri. "Senin kita sudah pengesahan. Anggaran tahun depan Rp 11 triliun, kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Soal MYC kita serahkan ke mendagri, itu akan dievaluasi. Apalagi, itu juga menyangkut orang banyak," kata dia seusai rapat.

Diketahui, Pemprov Kaltim mengusulkan proyek MYC senilai Rp 495 miliar. Proyek ini memuat pembangunan flyover di Balikpapan senilai Rp 184 miliar. Kemudian pembangunan gedung perawatan Pandurata Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) dan sarana pendukungnya senilai Rp 311 miliar. Proyek ini direncanakan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun yaitu 2021–2023.

Hanya, proyek MYC ini dinilai mendadak oleh parlemen. Sebab, diusulkan jelang kesepakatan KUA-PPAS dan tidak masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Padahal, seyogianya sebuah proyek prioritas mesti masuk RPJMD. Apalagi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait MYC ini belum lengkap. Mulai status lahan, analisis mengenai dampak lingkungan, hingga dewan yang khawatir tentang kemampuan fiskal. Mengingat, pandemi juga belum tuntas, sehingga anggaran juga diprioritaskan untuk penanganan pandemi.