Angka pengenalan latar belakang calon kepala daerah oleh kaum muda hanya 19 persen. Dengan pengetahuan minim, bisa jadi seperti memilih kucing dalam karung.
JAKARTA–Pemungutan suara Pilkada 2020 akan dilaksanakan dua pekan lagi. Ironisnya, pengenalan pemilih terhadap calon kepala daerah yang ada di wilayahnya masih sangat rendah, tak terkecuali dari sektor pemilih muda.
Hal itu terpotret dari survei yang dilakukan secara kolaboratif oleh Perludem, Warga Muda, Campaign, Golongan Hutan, dan change.org. Survei yang digelar 12 Oktober hingga 10 November tersebut mengambil sampel 9.087 pemilih muda (17–30 tahun) secara daring yang tersebar di 34 provinsi.
Komisaris Warga Muda Wildanshah mengatakan, dari hasil survei, mayoritas pemilih muda sebetulnya mengetahui akan ada pelaksanaan pilkada di daerahnya. Bahkan, angkanya mencapai 81 persen. Namun, saat ditanya lebih jauh terkait pasangan calon (paslon) di wilayahnya, tingkat pengenalan mereka sangat minim.
”Hanya 46 persen yang mengetahui siapa calon-calon kepala daerah di wilayahnya,” ujar dia dalam rilis yang digelar secara virtual, kemarin (24/11).
Bahkan, bila ditelisik lebih lanjut seperti pengenalan terhadap latar belakang paslon, angkanya lebih rendah lagi. ”Hanya 19 persen,” imbuh Wildanshah.
Data tersebut, lanjut dia, menunjukkan sinyal kurang baik. Sebab, kelompok pemilih muda dalam pemilu cukup menentukan, dengan jumlahnya yang ada di kisaran 30 persen. Dengan pengenalan yang minim, kualitas pilihan bisa rendah. ”Bisa jadi mereka seperti memilih kucing dalam karung,” ucapnya.
Peneliti Perludem Mahardika menambahkan, hasil survei itu mempertegas kajian Perludem selama ini. Yakni, akses politik masih didominasi golongan tua, sedangkan bagi generasi muda sangat sempit. ”Persoalan pemuda dalam politik soal akses, bukan karena apatis,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, sosialisasi bukan hanya tugas penyelenggara. Justru yang lebih utama adalah peran paslon untuk lebih mendekati calon pemilihnya. Dia sendiri berharap, pemilih muda bisa terlibat aktif dalam pilkada mendatang. Pemilih muda punya idealisme sendiri karena memilih bukan lantaran kekerabatan atau bahkan politik uang. ”Anak-anak muda bisa jadi pemilih rasional,” tuturnya.
Ilham bahkan berharap pemuda juga bisa berpartisipasi sebagai petugas ad hoc. KPU saat ini telah menurunkan syarat usia minimal petugas ad hoc menjadi 20 tahun. ”Jangan sampai orangnya itu-itu saja,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD mengingatkan kembali pentingnya protokol kesehatan. Dia meminta penyelenggara pilkada, peserta, dan pemilih sungguh-sungguh menerapkan ketentuan tersebut. ”Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan. Agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan,” tuturnya. (far/syn/c9/bay/jpg/dwi/k8)
