WASHINGTON DC– Pekan ketiga November menjadi momen monumental bagi Joe Biden. Setelah tiga minggu tanpa kejelasan, dia akhirnya mendapatkan akses ke Gedung Putih. Kini Biden beserta Kamala Harris bisa memulai proses transisi pemerintahan.
Senin (23/11) waktu Amerika Serikat (AS), Kepala General Services Administration (GSA) Emily Murphy melayangkan surat ke tim Biden. Isinya, keputusan mengizinkan tim transisi bentukannya mengakses sumber daya untuk presiden terpilih. Antara lain informasi intelijen yang biasa disajikan untuk presiden, komunikasi dengan semua lembaga pemerintah, dan dana USD 6,3 juta (Rp 89,2 miliar). ”Melihat perkembangan gugatan hukum dan pengesahan hasil pemilu, saya menyampaikan sumber daya transisi kepresidenan,” ungkapnya dalam surat yang dirilis BBC.
Penentu keputusan Murphy adalah perkembangan di Negara Bagian Michigan. Satu setengah jam sebelum surat tersebut, pemerintah Michigan resmi menetapkan Biden sebagai pemenang pilpres dengan selisih 154 ribu suara. Tiga dari empat perwakilan partai tingkat negara bagian setuju dengan hasil tabulasi panitia pemilu.
Norman Shinkle, perwakilan Republik, abstain dan menyarankan pengesahan diundur sampai proses hukum terkait ratusan suara yang dinilai aneh selesai. Namun, rekan satu partainya memihak Demokrat dan mengesahkan hasil pemilu sesuai batas akhir. ”Ini adalah langkah yang dibutuhkan agar bangsa ini bisa menghadapi tantangan masa depan,” ujar Yohannes Abraham, direktur eksekutif tim transisi Biden, kepada CNN.
Michigan merupakan wilayah yang penting bagi Trump. Demi mendapatkan 16 suara elektoral di sana, Trump menelepon langsung dua perwakilan Republik di Wayne County untuk menolak hasil penghitungan. Dia juga mengundang dua legislator partai gajah dari Michigan ke Washington DC agar mereka bisa menetapkan elektor (pemilih suara elektoral) yang memihaknya.
Namun, semua upaya itu gagal. Murphy yang sudah mendapatkan tekanan dari Demokrat dan sebagian Republik akhirnya menyerah. ”Yang perlu saya tegaskan, saya tak mendapatkan tekanan dari badan eksekutif untuk mengulur proses transisi. Saya justru mendapatkan ancaman pembunuhan karena bertindak sesuai aturan,” ungkapnya.
Trump menyampaikan bahwa dirinya sudah meminta semua lembaga pemerintahan bisa memulai proses transisi. Meskipun dia menegaskan bahwa itu bukan pertanda bahwa dirinya mengakui kekalahan. Menurut dia, proses hukum untuk mengungkap kecurangan pemilu bakal terus berlanjut.
Klaim tersebut berbeda dengan rumor yang beredar. Kabarnya, Trump frustrasi melihat Rudy Giuliani dan tim pengacara lainnya gugur di banyak proses pengadilan. Kepala Staf Kepresidenan Mark Meadows dan Penasihat Hukum Gedung Putih Pat Cipollone meminta Trump mengizinkan proses transisi.
Namun, Demokrat tak menggubris sikap Trump. ”Keputusan GSA mungkin pengakuan terbaik yang bisa kita dapatkan dari Trump. Kini saatnya Demokrat dan Republik bersatu untuk menghadapi transisi secara damai,” tutur senator AS Chuck Schumer.
Biden melanjutkan transisinya sambil terus menaruh garam di luka batin Trump. Salah satunya dengan pilihan kabinetnya yang diumumkan kemarin (24/11). Secara garis besar, Biden berorientasi untuk memilih kompetensi daripada popularitas.
Nama yang mencuat adalah Antony Blinken sebagai menteri luar negeri, Alejandro Mayorkas sebagai menteri keamanan dalam negeri, Janet Yellen sebagai menteri keuangan, dan Linda Thomas-Greenfield sebagai duta besar AS untuk PBB. Mereka mungkin tak sepopuler senator Bernie Sanders atau Elizabeth Warren. Namun, pakar setuju bahwa mereka adalah aktor kawakan di lembaga masing-masing. ”Keputusan memilih Yellen sangat tepat. Dia adalah sosok pintar dan pemberani yang menjadi salah satu kepala Federal Reserve (Bank Sentral AS, Red) tersukses sepanjang sejarah,” ujar Warren.
Satu-satunya nama populer yang muncul adalah John Kerry. Menteri luar negeri di era Barack Obama itu ditugaskan sebagai utusan khusus untuk isu perubahan iklim. Lewat Kerry, Biden ingin menunjukkan tekad untuk memutarbalikkan setiap kebijakan Trump. (bil/c9/bay)
