Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Samarinda Syaharie Jaang tak ingin terburu-buru memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Samarinda. Meski sudah ada “lampu hijau” dari kementerian terkait memperbolehkan kabupaten atau kota menggelar sekolah offline, 2021 mendatang. Tak ingin keputusan yang dibuat malah bertentangan dengan keinginan masyarakat Samarinda.
SAMARINDA–Jaang yang juga masih menjabat wali kota Samarinda itu menuturkan, akan meminta kajian dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan (Diskes) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Hal itu menanggapi rapat terakhir pembahasan atas surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, Jumat (20/11) lalu.
"Kami belum lihat petunjuk pelaksanaannya (juklak), tetapi jika memang daerah tersebut banyak terdapat pasien terkonfirmasi, kami larang untuk dibuka (sekolah tatap muka)," singkatnya kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda dr Sri Puji Astuti menjelaskan, hari ini pihaknya memanggil Disdik Samarinda untuk hearing terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Dalam rangka mengetahui kebijakan pemerintah atas kesiapan fasilitas protokol kesehatan. Termasuk sistem pengelolaan jam pelajaran dan teknis menjaga jarak antarsiswa, berdasarkan SKB empat menteri, untuk tingkat SD-SMP satu kelas maksimal hanya boleh diisi 18 siswa, dan tingkat PAUD hanya lima siswa. "Jangan sampai mengorbankan anak-anak, semuanya harus dipersiapkan dengan matang lewat kajian-kajian," ucapnya.
Dia menerangkan, saat reses di lima titik beberapa waktu lalu, telah menerima banyak keluhan dari warga terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Misalnya, tidak punya smartphone atau ponsel yang dimiliki tak menunjang, tidak punya pulsa serta minimnya informasi mendapat kuota dari Kemendikbud, termasuk keterbatasan waktu orangtua mendampingi anak saat pelajaran. "Apalagi sasaran kami adalah masyarakat menengah ke bawah yang bekerja non-formal seperti berjualan di pasar. Semua terdampak," ucapnya.
Karena itu, tutur Puji, sapaan akrab Sri Puji Astuti, banyak permintaan warga agar sekolah tatap muka segera diadakan, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, dari rumah ke sekolah hingga pulang kembali ke rumah.
Namun, dia mewanti-wanti pemerintah juga mempertimbangkan jumlah warga terkonfirmasi di setiap kecamatan untuk boleh atau tidak pelaksanaan kembali belajar di sekolah. "Semua harus terlibat melakukan pemeriksaan pendahuluan, dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta satgas. Apalagi saat ini masih berlaku sekolah daring, penyiapan fasilitas harus segera dipenuhi," ucapnya.
Dia juga berharap sebelum berlaku, ada simulasi terhadap sekolah di pinggiran. Meliputi cara menggunakan masker dan bahan yang baik, menjaga jarak, fasilitas cuci tangan dan pembatas pelajaran.
"Kami dari dewan bakal terus memantau ke lapangan untuk melihat kesiapan pemerintah," tutupnya. (dns/dra/k8)
