BOGOR– Pandemi Covid-19 dan agenda pemulihan global menguatkan kerja sama negara-negara G-20. Dalam KTT yang berlangsung secara virtual sejak Sabtu (21/11) dan berakhir tadi malam (22/11), sejumlah kesepakatan dicapai yang terangkum dalam Riyadh Summit Leaders Declaration.
KTT G-20 kali ini dituanrumahi Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Riyadh Summit Leaders Declaration yang disepakati negara-negara anggota terdiri atas beberapa poin utama. Di antaranya, komitmen seluruh kepala negara G-20 dalam mengatasi tantangan global, termasuk pandemi Covid-19, serta upaya pemulihannya. Kemudian, menyepakati perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban utang bagi negara-negara miskin dan negara yang membutuhkan.
Deklarasi itu juga memuat upaya untuk menjamin serta memastikan akses dan pendistribusian peralatan Covid-19. ’’Termasuk vaksin untuk semua,’’ ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya tadi malam. Selain itu, ada komitmen mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19 serta mendukung pasar terbuka dan pemulihan perdagangan dan investasi.
Retno menuturkan, ada beberapa usulan Indonesia yang diakomodasi dalam Riyadh Summit Leaders Declaration. Di antaranya, referensi untuk ekonomi kreatif di dalam poin pariwisata. Kemudian, referensi ekonomi digital sebagai katalis untuk pertumbuhan inklusif serta peningkatan produktivitas, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Usulan lain yang diakomodasi adalah bantuan penundaan pembayaran utang bagi negara miskin, dorongan investasi perdagangan infrastruktur, serta akses yang setara untuk semua tools Covid-19, termasuk vaksin. Indonesia juga memasukkan ide tentang pengelolaan laut dan pentingnya mendorong penciptaan pekerjaan yang layak, terutama bagi perempuan dan pemuda. Yang terakhir adalah dukungan bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan restrukturisasi utang.
Secara umum, pembahasan di KTT G-20 terbagi dalam dua wilayah kerja besar. Pertama, finance track yang terkait isu-isu kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Kedua, sherpa track yang terkait isu-isu di luar keuangan. Misalnya, pembangunan, energi, pariwisata, lingkungan hidup, dan perdagangan. (byu/c7/fal)
