MANAGED BY:
SABTU
05 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Minggu, 22 November 2020 22:06
Kata Pakar Hukum dari Unmul, KPU Kukar Bisa Saja Tidak Ikuti Rekomendasi Bawaslu RI
Mahendra

PROKAL.CO,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim melakukan konferensi pers pada hari ini, Jumat (20/11/2020). Terdapat beberapa poin utama yang disampaikan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim, Fahmi Idris.

Dikatakannya, saat ini KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mendapat konfirmasi secara resmi tentang Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020. Rekomendasi tersebut perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1052/PY.02.1-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

“Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima,” jelas Fahmi Idris.

Lebih lanjut, Fahmi menyebut, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses klarifikasi kepada pihak terkait termasuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappeda, Disdukcapil, Camat, Lurah, dan Terlapor/Bupati.

Dimintai tanggapan mengenai hal ini, pakar hukum Universitas Mulawarman, Mahendra Putra Kurnia, menyebut dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 bahwa KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. “Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Hingga menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Hukum ini menyebut, meski harus menindaklanjuti surat tersebut, KPU Kukar memiliki pilihan untuk mengikuti atau tidak rekomendasi Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi Cabup Kukar. Hal ini karena keputusan akhir menjadi kuasa penuh KPU Kukar, menyesuaikan dengan hasil proses klarifikasi pihak-pihak terkait.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 05 Desember 2020 10:46

Gubernur Minta Kutai Barat Optimalkan Potensi Pertanian

Pemkab Kutai Barat (Kubar) terus dituntut membangun daerahnya di semua…

Sabtu, 05 Desember 2020 10:44

Anak Rekan Kerja Dicabuli, Karyawan Sawit Ditangkap

TENGGARONG - Seorang pemuda berinisial Ok (24) ditangkap anggota Polsek…

Sabtu, 05 Desember 2020 10:10

Pasien Positif Covid-19 di RS Pratama Meninggal

SENDAWAR - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kubar,…

Sabtu, 05 Desember 2020 10:09

Logistik Pilkada Mulai Distribusikan

TENGGARONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) telah…

Sabtu, 05 Desember 2020 10:07

Pelayanan Puskesmas Long Iram Dialihkan

SENDAWAR - Pelayanan kesehatan di Puskemas Kecamatan Long Iram, Kutai…

Sabtu, 05 Desember 2020 10:07

Waspada Pohon Tumbang di Poros Samarinda-Balikpapan Sekitaran Bukit Soeharto

Memasuki musim hujan, jalan poros Samarinda-Balikpapan, tepatnya di kawasan Tahura,…

Sabtu, 05 Desember 2020 10:06

Petugas KPPS Rapid Test Massal

TENGGARONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar sedang melakukan rapid…

Sabtu, 05 Desember 2020 09:25

Ayah Jadi Motivasi dan Keyakinan Nakhodai Kutim

SANGATTA - Sosok Awang Faroek Ishak yang berhasil membangun Kutai…

Sabtu, 05 Desember 2020 08:55

Infrastruktur Pertanian Wajib Dikembangkan Melalui Gerdabang Agri

SANGATTA - Urat nadi Kutai Timur (Kutim) bukan hanya di…

Jumat, 04 Desember 2020 22:29

Paslon 02 Haramkan Money Politic

SANGATTA - Politik uang atau dikenal dengan money politic merupakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers