MANAGED BY:
JUMAT
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 November 2020 13:46
KPK Kantongi Saksi Kunci, Skandal Suap Ismunandar, Dinasti Politik Picu Korupsi
Ismunandar dan Istri

PROKAL.CO,

SAMARINDAKasus OTT KPK di Kutai Timur menyingkap ada hubungan keluarga para pelaku. Seperti yang diketahui publik, Ismunandar dan Encek Firgasih ialah suami-istri dan keduanya menghuni jabatan pengendali. Ismunandar selaku bupati, sementara Encek di kursi legislatif sebagai ketua DPRD Kutim.

Ada pula Musyaffa (kepala Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kutim nonaktif) dan Suriansyah (kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah/BPKAD Kutim nonaktif). Dua kepala dinas ini merupakan kakak-beradik. Relasi keluarga seperti Ismu-Encek dan Musyaffa-Suriansyah ini memberikan keluwesan dalam mengendalikan perencanaan dan penganggaran APBD. “Memang tak semua dinasti politik itu korup. Tapi punya kecenderungan korup yang lebih besar,” ungkap pengamat hukum asal Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah kepada Kaltim Post, (20/11).

Dinasti politik yang menduduki jabatan strategis pemerintahan jelas membuka ruang dan jalan mudah untuk berbuat lancung menggerayangi tubuh APBD. Jalan dan ruang yang terbuka lebar itu bakal kian masif terjadi. Ketika dinasti politik terlahir prematur tanpa memerhatikan proses yang mestinya perlu ditempuh. Seperti memaksakan sanak-saudara untuk turut terlibat dalam kancah politik tanpa proses kaderisasi yang mumpuni. “Proses tak pernah mengkhianati hasil. Tanpa proses, yang hadir cuma politikus berbasis finansial. Bukan kualitas isi kepala,” sambung Castro, begitu dia disapa.

Dengan begitu, politikus yang lahir dalam klan politik seperti ini, hanya menyajikan perilaku penimbun kekayaan. Ada tiga poin dasar, lanjut dia, yang menjadi alasan dinasti politik perlu dibatasi. Pertama, hadirnya klan seperti ini akan merusak keseimbangan dalam sektor apapun yang bertautan dengan politik. Selanjutnya, tersusunnya sanak-saudara diposisi strategis pengambil kebijakan, tak hanya membuka lebar ruang dan jalan yang semula dibatasi. “Tapi juga menurunkan cost besar untuk berperilaku korup. Misal, tanpa hubungan seperti ini, para pelaku korupsi cenderung harus keluar biaya besar untuk meminimalisasi praktik itu bocor ke publik,” ulasnya.

Terakhir, keluarga politik ini justru terus berlanjut karena sudah mengakar di sistem yang disusupi. Di kasus OTT Kutai Timur, misalnya. Ismunandar merupakan pemilik kewenangan dalam menyusun anggaran selaku bupati. Posisi pengawas kerja pemerintahan dipegang sang istri. Otomatis, sambung dia, desain pengawasan yang melekat dalam tugas DPRD lumpuh seketika. Yang lebih rawan, ketika dinasti ini benar-benar mengakar di sistem pemerintahan karena bakal menciptakan imun untuk menangkal pengusutan potensi korupsi pemerintahan.

 “Jika mendarah daging jelas perlu kerja ekstra untuk mengungkap tabirnya karena dinasti ini punya sistem untuk menekan potensi bocornya informasi ulah lancung mereka,” singkatnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 26 Februari 2021 13:10

15 Bangunan Kayu di Depan Masjid Tua Samarinda Seberang Ludes Terbakar 

SAMARINDA - Sebanyak 15 bangunan rumah kayu di Samarinda Seberang…

Jumat, 26 Februari 2021 10:48

Enam Kepala Daerah di Kaltim Dilantik, Banyak PR Menanti, Tak Ada Bulan Madu

Melihat genealogi politik para kepala daerah yang menggantikan petahana, mereka…

Jumat, 26 Februari 2021 10:37

Mal Terpukul Kaltim Steril, Kunjungan Terus Menurun, Akhir Februari Hanya 22 Ribu Orang

BALIKPAPAN – Pemberlakuan Kaltim Steril, khususnya pembatasan kegiatan masyarakat pada…

Jumat, 26 Februari 2021 10:36

Lansia Boleh Divaksin, Gubernur Langsung Disuntik

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor menerima vaksin Covid-19 kemarin…

Jumat, 26 Februari 2021 10:29
Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Terminal Peti Kemas Kariangau

Kejari Klaim Kerugian Negara Lebih Rp 10 Miliar

Sejak operasionalnya, PT KKT selaku pengelola TPK Kariangau hanya mendapat…

Jumat, 26 Februari 2021 10:27

Pajak Alat Berat Melayang, Pemprov Kehilangan Ratusan Miliar, Revisi Ditentang Pengusaha

BALIKPAPAN–Potensi pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat pada tahun…

Jumat, 26 Februari 2021 10:26
Dugaan Korupsi Pengelolaan Saham PI Blok Mahakam

Jabatan Dirut PT MGRM Dicopot sebelum Jadi Tersangka

TENGGARONG–Ketidakberesan pengelolaan saham hak kelola atau participating interest (PI) 10…

Jumat, 26 Februari 2021 10:22

Rawan Konflik, KPK Beri Catatan Khusus soal Pertanahan IKN

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango…

Jumat, 26 Februari 2021 10:20

Penghargaan IPMA Serikat Perusahaan Pers 2021 untuk Kaltim Post, Inovasi dan Totalitas, Modal Hadapi Era Disrupsi Media

Zaman berubah, era analog mulai menuju era digital. Kondisi ini…

Jumat, 26 Februari 2021 10:18

Ketua DPRD Dorong Gubernur Perjuangkan Insentif Nakes ke Pusat

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta agar Gubernur Kaltim Isran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers