MANAGED BY:
KAMIS
26 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 November 2020 13:46
KPK Kantongi Saksi Kunci, Skandal Suap Ismunandar, Dinasti Politik Picu Korupsi
Ismunandar dan Istri

PROKAL.CO,

SAMARINDAKasus OTT KPK di Kutai Timur menyingkap ada hubungan keluarga para pelaku. Seperti yang diketahui publik, Ismunandar dan Encek Firgasih ialah suami-istri dan keduanya menghuni jabatan pengendali. Ismunandar selaku bupati, sementara Encek di kursi legislatif sebagai ketua DPRD Kutim.

Ada pula Musyaffa (kepala Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kutim nonaktif) dan Suriansyah (kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah/BPKAD Kutim nonaktif). Dua kepala dinas ini merupakan kakak-beradik. Relasi keluarga seperti Ismu-Encek dan Musyaffa-Suriansyah ini memberikan keluwesan dalam mengendalikan perencanaan dan penganggaran APBD. “Memang tak semua dinasti politik itu korup. Tapi punya kecenderungan korup yang lebih besar,” ungkap pengamat hukum asal Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah kepada Kaltim Post, (20/11).

Dinasti politik yang menduduki jabatan strategis pemerintahan jelas membuka ruang dan jalan mudah untuk berbuat lancung menggerayangi tubuh APBD. Jalan dan ruang yang terbuka lebar itu bakal kian masif terjadi. Ketika dinasti politik terlahir prematur tanpa memerhatikan proses yang mestinya perlu ditempuh. Seperti memaksakan sanak-saudara untuk turut terlibat dalam kancah politik tanpa proses kaderisasi yang mumpuni. “Proses tak pernah mengkhianati hasil. Tanpa proses, yang hadir cuma politikus berbasis finansial. Bukan kualitas isi kepala,” sambung Castro, begitu dia disapa.

Dengan begitu, politikus yang lahir dalam klan politik seperti ini, hanya menyajikan perilaku penimbun kekayaan. Ada tiga poin dasar, lanjut dia, yang menjadi alasan dinasti politik perlu dibatasi. Pertama, hadirnya klan seperti ini akan merusak keseimbangan dalam sektor apapun yang bertautan dengan politik. Selanjutnya, tersusunnya sanak-saudara diposisi strategis pengambil kebijakan, tak hanya membuka lebar ruang dan jalan yang semula dibatasi. “Tapi juga menurunkan cost besar untuk berperilaku korup. Misal, tanpa hubungan seperti ini, para pelaku korupsi cenderung harus keluar biaya besar untuk meminimalisasi praktik itu bocor ke publik,” ulasnya.

Terakhir, keluarga politik ini justru terus berlanjut karena sudah mengakar di sistem yang disusupi. Di kasus OTT Kutai Timur, misalnya. Ismunandar merupakan pemilik kewenangan dalam menyusun anggaran selaku bupati. Posisi pengawas kerja pemerintahan dipegang sang istri. Otomatis, sambung dia, desain pengawasan yang melekat dalam tugas DPRD lumpuh seketika. Yang lebih rawan, ketika dinasti ini benar-benar mengakar di sistem pemerintahan karena bakal menciptakan imun untuk menangkal pengusutan potensi korupsi pemerintahan.

 “Jika mendarah daging jelas perlu kerja ekstra untuk mengungkap tabirnya karena dinasti ini punya sistem untuk menekan potensi bocornya informasi ulah lancung mereka,” singkatnya.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 25 November 2020 22:07

Positif Covid-19, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang saat ini menjalani isolasi…

Rabu, 25 November 2020 13:32

MYC Deadlock, Ditentukan Mendagri

APBD Kaltim pada tahun depan di angka Rp 11 triliun.…

Rabu, 25 November 2020 13:29

Nasib RUU Ibu Kota Negara Diputuskan Hari Ini

BALIKPAPAN-Urgensi rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) kembali…

Rabu, 25 November 2020 11:32

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT, Ini Komentar Gerindra

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkena operasi tangkap tangan…

Rabu, 25 November 2020 10:50

Ditangkap KPK, Segini Total Harta Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:45

OTT Menteri Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:36

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:00

Katanya Sudah Lakukan Klarifikasi ke Sejumlah Pihak, KPU Kukar Nyatakan Edi Tak Melanggar

TENGGARONG–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) telah membuat kajian…

Selasa, 24 November 2020 18:00

MYC Diributkan karena Tak Direncanakan

SAMARINDA-Seminggu jelang tenggat akhir pengesahan rancangan APBD 2021, tanda-tanda kesepakatan…

Selasa, 24 November 2020 18:00
RUU Pemindahan IKN Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Inginnya Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan

BALIKPAPAN–Pemerintah kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers