MANAGED BY:
JUMAT
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 November 2020 13:42
Nasib Edi Ditentukan 24 November

Tim Hukum Harap KPU Objektif, Akademisi Soroti Undang-Undang

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Fahmi Idris (kiri) dan Ajib

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tentang pembatalan calon bupati Kukar Edi Damansyah terus bergulir. Tertanggal 17 November 2020, KPU Kaltim dan Kukar telah mendapat surat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut terkait rekomendasi itu. Tim kuasa hukum Edi Damansyah berharap, penanganan kasus ini bisa benar-benar objektif.

Dalam keterangan persnya, (20/11), Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Fahmi Idris mengatakan, KPU Kukar sudah mendapat konfirmasi secara resmi tentang rekomendasi Bawaslu RI. Surat itu bernomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00XI/2020 tertanggal 11 November 2020. Isinya tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1052/PY.02.1-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

”Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota diterima," kata Fahmi.

Lanjut dia, hasil klarifikasi KPU Kukar akan diserahkan ke KPU RI. Keputusan itu akan jadi pertimbangan untuk menentukan nasib Edi Damansyah di Pilkada Kukar 2020. Sesuai dengan peraturan, keputusan akhir terkait pencalonan Edi-Rendi akan diketahui tujuh hari alias pada 24 November 2020. Dia melanjutkan, pada Pasal 18 Peraturan KPU 25/2013, KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Meliputi kegiatan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Lalu menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu. "Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses klarifikasi kepada pihak terkait. Termasuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappeda, Disdukcapil, camat, lurah, dan terlapor/bupati," sambung Fahmi.

Setelah itu, lanjut dia, klarifikasi akan menjadi pertimbangan KPU Kukar dalam mengambil keputusan terkait surat rekomendasi Bawaslu. Serta dapat meminta arahan kepada KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Komisioner KPU Kukar Purnomo menambahkan, pihaknya saat ini masih melakukan klarifikasi. "Masih berproses," sebutnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 26 Februari 2021 13:10

15 Bangunan Kayu di Depan Masjid Tua Samarinda Seberang Ludes Terbakar 

SAMARINDA - Sebanyak 15 bangunan rumah kayu di Samarinda Seberang…

Jumat, 26 Februari 2021 10:48

Enam Kepala Daerah di Kaltim Dilantik, Banyak PR Menanti, Tak Ada Bulan Madu

Melihat genealogi politik para kepala daerah yang menggantikan petahana, mereka…

Jumat, 26 Februari 2021 10:37

Mal Terpukul Kaltim Steril, Kunjungan Terus Menurun, Akhir Februari Hanya 22 Ribu Orang

BALIKPAPAN – Pemberlakuan Kaltim Steril, khususnya pembatasan kegiatan masyarakat pada…

Jumat, 26 Februari 2021 10:36

Lansia Boleh Divaksin, Gubernur Langsung Disuntik

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor menerima vaksin Covid-19 kemarin…

Jumat, 26 Februari 2021 10:29
Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Terminal Peti Kemas Kariangau

Kejari Klaim Kerugian Negara Lebih Rp 10 Miliar

Sejak operasionalnya, PT KKT selaku pengelola TPK Kariangau hanya mendapat…

Jumat, 26 Februari 2021 10:27

Pajak Alat Berat Melayang, Pemprov Kehilangan Ratusan Miliar, Revisi Ditentang Pengusaha

BALIKPAPAN–Potensi pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat pada tahun…

Jumat, 26 Februari 2021 10:26
Dugaan Korupsi Pengelolaan Saham PI Blok Mahakam

Jabatan Dirut PT MGRM Dicopot sebelum Jadi Tersangka

TENGGARONG–Ketidakberesan pengelolaan saham hak kelola atau participating interest (PI) 10…

Jumat, 26 Februari 2021 10:22

Rawan Konflik, KPK Beri Catatan Khusus soal Pertanahan IKN

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango…

Jumat, 26 Februari 2021 10:20

Penghargaan IPMA Serikat Perusahaan Pers 2021 untuk Kaltim Post, Inovasi dan Totalitas, Modal Hadapi Era Disrupsi Media

Zaman berubah, era analog mulai menuju era digital. Kondisi ini…

Jumat, 26 Februari 2021 10:18

Ketua DPRD Dorong Gubernur Perjuangkan Insentif Nakes ke Pusat

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta agar Gubernur Kaltim Isran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers