MANAGED BY:
JUMAT
04 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 November 2020 13:42
Nasib Edi Ditentukan 24 November

Tim Hukum Harap KPU Objektif, Akademisi Soroti Undang-Undang

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Fahmi Idris (kiri) dan Ajib

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tentang pembatalan calon bupati Kukar Edi Damansyah terus bergulir. Tertanggal 17 November 2020, KPU Kaltim dan Kukar telah mendapat surat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut terkait rekomendasi itu. Tim kuasa hukum Edi Damansyah berharap, penanganan kasus ini bisa benar-benar objektif.

Dalam keterangan persnya, (20/11), Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Fahmi Idris mengatakan, KPU Kukar sudah mendapat konfirmasi secara resmi tentang rekomendasi Bawaslu RI. Surat itu bernomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00XI/2020 tertanggal 11 November 2020. Isinya tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1052/PY.02.1-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

”Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota diterima," kata Fahmi.

Lanjut dia, hasil klarifikasi KPU Kukar akan diserahkan ke KPU RI. Keputusan itu akan jadi pertimbangan untuk menentukan nasib Edi Damansyah di Pilkada Kukar 2020. Sesuai dengan peraturan, keputusan akhir terkait pencalonan Edi-Rendi akan diketahui tujuh hari alias pada 24 November 2020. Dia melanjutkan, pada Pasal 18 Peraturan KPU 25/2013, KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Meliputi kegiatan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Lalu menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu. "Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses klarifikasi kepada pihak terkait. Termasuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappeda, Disdukcapil, camat, lurah, dan terlapor/bupati," sambung Fahmi.

Setelah itu, lanjut dia, klarifikasi akan menjadi pertimbangan KPU Kukar dalam mengambil keputusan terkait surat rekomendasi Bawaslu. Serta dapat meminta arahan kepada KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Komisioner KPU Kukar Purnomo menambahkan, pihaknya saat ini masih melakukan klarifikasi. "Masih berproses," sebutnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 03 Desember 2020 12:41

Kampus Buka, Mahasiswa Boleh Pilih Daring

JAKARTA– Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada…

Kamis, 03 Desember 2020 12:25

Pemantau Boleh Masuk TPS dan Gugat ke MK, Khusus di 25 Daerah Pilkada Paslon Tunggal

JAKARTA- Kebijakan baru diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pilkada…

Kamis, 03 Desember 2020 11:10
Melawan HIV/AIDS di Tengah Pandemi Covid-19 (2)

Mudah Akses Obat, Ingatkan ODHA Tidak “Menghilang”

Dengan ARV, kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sudah sama…

Kamis, 03 Desember 2020 10:42

Tinggi Bangunan di Calon IKN Belum Diputuskan

BALIKPAPAN-Perancangan perkotaan atau urban design calon ibu kota negara (IKN)…

Kamis, 03 Desember 2020 10:41

Pemprov Kaltim Fokus Selesaikan Proyek Setahun Saja

Dilantik pada 2018, periode kepemimpinan Isran-Hadi bakal habis pada 2023.…

Kamis, 03 Desember 2020 10:38

Kapal Selam Buatan Tiongkok Capai Titik Terdalam

DALAM waktu hampir bersamaan, teknologi buatan Tiongkok menyambangi titik terdalam…

Kamis, 03 Desember 2020 10:36
Dari Sidang Korupsi Penyertaan Modal Perusda PT AKU Pemprov Kaltim

Bidang Usaha Melenceng, Banyak Kerja Sama Fiktif

SAMARINDA–Penyertaan modal yang mengalir sejak berdiri pada 2003, hingga bersulih…

Selasa, 01 Desember 2020 23:43
APBD 2021 Tanpa MYC

Selain Mendadak Diusulkan, DPRD Anggap Dua Proyek MYC Tak Mendesak Dibangun

Pemprov dan DPRD Kaltim menyepakati APBD 2021 sebesar Rp 11,6…

Selasa, 01 Desember 2020 23:41

Penyuap Ismunandar “Anak Emas” Pemkab Kutim

SAMARINDA–Perkara suap atau gratifikasi yang menyeret Aditya Maharani Yuono dan…

Selasa, 01 Desember 2020 23:37

Groundbreaking IKN Mundur Tahun Depan

BALIKPAPAN–Kekhususan Jakarta akan tetap dipertahankan setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers