SAMARINDA–Meski bunga pinjamannya 0 persen, Pemprov Kaltim tampaknya belum tertarik mengajukan utang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kaltim dirasa masih cukup.
Kemenkeu mencatat, saat ini ada beberapa daerah telah mengusulkan pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya DKI Jakarta yang mengajukan pinjaman untuk peningkatan infrastruktur mencapai Rp 4,46 triliun tahun ini dan Rp 8,02 triliun untuk tahun depan. Selain itu, Jawa Barat mengajukan Rp 1,9 triliun tahun ini dan Rp 2,09 triliun untuk tahun depan.
Sekda Kaltim Muhammad Sa'bani mengatakan, pihaknya belum memiliki rencana melakukan tambahan dana dengan meminjam ke pemerintah pusat. Pemprov Kaltim memilih menggunakan dana yang ada saja untuk PEN, anggaran yang sudah disiapkan bukan dari tambahan piutang. “Biarkan saja mereka (provinsi lain) melakukan pinjaman dana. Kaltim belum ada rencana,” jelasnya, (20/11).
Sa’bani menjelaskan, saat ini pihaknya fokus pada percepatan penyerapan anggaran yang ada. Efisiensi, serta percepatan penyerapan menjadi fokus utama, sehingga diperlukan mekanisme yang terarah. Anggaran yang ada harus betul-betul terarah dan tepat sasaran agar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan asal mengajukan utang dengan alasan perbaikan ekonomi dan percepatan infrastruktur, tapi nanti malah tidak tepat sasaran.
“Kita rasa, keuangan saat ini masih kuat. Kita tidak memerlukan tambahan utang. Nanti kalau asal utang siapa yang mau membayar, pusing bayarnya. Utangnya gampang saja,” tuturnya.
Apalagi belakangan ini kondisi keuangan tidak stabil, pendapatan menurun. Sehingga perlu perencanaan yang sangat matang, jangan sampai malah berutang. Pihaknya mengakui serapan anggaran sempat tertahan, akibat dari banyaknya proyek yang tertunda karena Covid-19. Namun sampai November serapan mulai membaik.
“Kami optimistis sampai akhir tahun realisasi anggaran bisa mencapai 85 persen dari total pagu. Anggaran yang ada saja dihabiskan, kemampuan membayar kita belum tentu bisa sehingga belum ada rencana mengajukan utang,” pungkasnya. (ctr/ndu/k8)
