Pangdam Perintahkan Turunkan Baliho Rizieq Jadi Polemik

- Sabtu, 21 November 2020 | 11:05 WIB
Prajurit TNI Tertibkan Spanduk FPI (Dery Ridwanysah/JawaPos.com)
Prajurit TNI Tertibkan Spanduk FPI (Dery Ridwanysah/JawaPos.com)

JAKARTA– Sepekan belakangan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berulang mengingatkan seluruh jajarannya untuk memastikan kesatuan dan persatuan di antara seluruh elemen masyarakat terjaga. Jumat (20/1) Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudu Abdurachman kembali menegaskan hal itu. Dia menyatakan, tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak kesatuan dan persatuan di antara masyarakat. Keterangan tersebut berlaku untuk individu maupun kelompok.

Menurut Dudung, sebagai orang nomor satu yang diamanahi menjaga ibu kota dan beberapa daerah di sekitarnya, dirinya punya tanggung jawab memastikan tidak ada gangguan yang bisa memecah belah masyarakat. Karena itu, pihaknya rutin melaksanakan patroli. Salah satu contohnya patroli melintas bilangan Petamburan yang belakangan menyita perhatian publik. ”Ada pasukan TNI yang (patroli) di Petamburan. Ya, itu pasukan yang memang kegiatan rutin dari Garnisun (Tetap 1/Jakarta),” ungkap jenderal bintang dua TNI AD itu.

Sebagai pangdam, peran komandan garnisun tetap melekat pada diri Dudung. Mengikuti arahan panglima TNI, Dudung tidak ingin muncul gangguan di wilayah yang dia jaga. Dia mengingatkan agar tidak ada yang mencoba mengganggu kesatuan dan persatuan masyarakat di ibu kota. ”Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti,” kata dia menegaskan. Bukan hanya garnisun, patroli dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0501/Jakarta Pusat.

Patroli mereka lakukan usai apel gelar pasukan yang mereka laksanakan di Monumen Nasional (Monas). ”Patroli sekitar saja sambil kembali ke kesatuan,” imbuhnya. Selain motor dan truk, Panser Anoa turut dalam patroli tersebut. Beberapa baliho yang kedapatan dipasang melanggar aturan diturunkan. Tidak terkecuali baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Penertiban baliho-baliho tersebut, sambung Dudung, sudah dilakukan beberapa hari belakangan. Dudung menegaskan, dirinya yang memerintahkah langsung penertiban itu.

Dudung menegaskan, memasang baliho tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab, ada ketentuan yang mengatur pemasangan baliho. ”Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu,” imbuhnya. Menurut Dudung, pihaknya turun tangan menurunkan baliho bergambar Rizieq lantaran baliho-baliho itu kembali terpasang meski sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP. ”Berapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikan lagi,” tambah Dudung.

Karena itu, Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) tersebut memerintahkan anak buahnya menurunkan seluruh baliho yang melanggar aturan. ”Tidak ada baliho-baliho itu yang mengajak revolusi dan segala macam,” kata dia. Selain itu, Dudung juga mengomentari aktivitas Rizieq sejak kembali dari Arab Saudi. Salah satunya saat mengisi acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Menurut Dudung, Rizieq sebagai tokoh agama tidak pantas mengeluarkan perkataan yang tidak baik. ”Jadi, kalau ucapannya tidak baik, itu bukan habib namanya itu,” ujarnya.

Terpisah, anggota Tim Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar merasa heran lantaran TNI turun tangan menertibkan baliho. Menurut dia, itu bukan tugas TNI. ”Lucu TNI mengurusi masalah baliho,” imbuhnya. Dia pun menyoal baliho revolusi mental yang selama ini banyak beredar. Bahkan dipasang oleh institusi-institusi negara. ”Jadi, revolusi mental balihonya boleh, yang revolusi akhlak tidak boleh,” kata dia. Menurut Aziz itu bukan hanya lucu, melainkan sudah menunjukkan sikap otoriter. ”Ini bukan demokrasi namanya tapi otoriter dan tidak adil,” tambah dia.

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Kodam Jaya, anggota Komisi I DPR Willy Aditya menyatakan, terjadi maladministrasi ketika TNI ikut mencopot baliho Rizieq Syihab. Sebab, pencopotan baliho merupakan kewenangan Satpol PP. "Jadi, mestinya, dalam hal ini Satpol PP yang melakukan itu,” terang dia. Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, jangan ada tumpang tindih tupoksi dalam menjalankan tugas. Menurut dia, menjaga keamanan dan urusan kriminal adalah tugasnya Polri. Sedang baliho yang banyak melanggar aturan adalah menjadi ranah Pemerintah DKI Jakarta.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan, biarkan Pemprov DKI Jakarta yang menertibkan dengan meminta bantuan Satpol PP. "Tapi jika TNI sampai turun tangan, ya ini ada maladministrasi namanya,” tegas Willy. Menurut legislator asal Dapil Jatim XI itu, jika TNI sudah ikut melakukan pencopotan baliho. Berarti, kata dia, sedang ada yang bermasalah di Ibu Kota DKI Jakarta. Dalam filsafat politik, lanjutnya, kota adalah ruang yang penuh keadaban. "Kalau TNI sampai turun tangan di sebuah kota, berarti ada masalah dengan kota itu,” ungkap dia.

Sementara itu, anggota Komisi I yang lain Abdul Kadir Karding menilai seharusnya pencopotan baliho ini tidak dilakukan secara berlebihan. Pencopotan atas perintah Pangdam Jaya boleh saja, tetapi sebaiknya melalui pendekatan yang lebih komunikatif atau melalui jalur hukum sekalian. "Bisa diselesaikan dengan komunikasi, pendekatan dan sebagainya bisa kita selesaikan. Atau diselesaikan dengan cara hukum kalau memang ada masalah-masalah hukum di dalamnya," jelas Karding kemarin.

Meski perintah yang diberikan pangdam sah-sah saja, namun dia menyayangkan adanya berbagai pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi. Terutama dari pihak yang tidak senang dengan perintah pangdam tersebut. "Jadi, sebenarnya kita sekarang ini harus menahan diri untuk tidak saling melakukan provokasi," tegasnya.

Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dari penurunan baliho dan peringatan tidak melakukan kegiatan yang mengundang massa. Khususnya soal mencegah kerumunan, baginya adalah upaya menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Dia menegaskan di masa pandemi seperti sekarang aspek kesehatan harus ditangani. Baru kemudian bisa berdampak pada ekonomi.

Lebih lanjut, Masduki merespon munculnya gagasan pertemuan antara Wapres Ma'ruf Amin dengan Rizieq. ’’Jangan dipersepsikan ini ada keinginan pertemuan itu dari Wapres. Ini kan inisiatif dari masyarakat. Bukan dari Wapres,’’ kata Masduki. Dia menyampaikan, atas gagasan adanya pertemuan empat mata itu, Ma'ruf terbuka dan menilai bagus-bagus saja. Sebab pertemuan itu adalah sebuah silaturahmi. Rizieq seorang habib. Sedangkan Ma'ruf adalah ulama. ’’Kalau ada pertemuan habib dan ulama in ikan bagus,’’ tuturnya.

Masduki juga mengatakan di Indonesia ini banyak habib yang menjalankan fungsi integrasi bangsa. Dalam setiap ceramahnya habib tersebut membawa pesan-pesan persatuan dan kesatuan. Dia menegaskan Wapres Ma'ruf Amin tidak menolak adanya gagasan pertemuan itu. Apalagi sepanjang pertemuan itu tujuannya untuk menenangkan keadaan, perbaikan bangsa dan negara kedepannya. Perkara apa saja yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut, Masduki mengatakan itu urusan lain. Dia juga menjelaskan pada saat peristiwa 212 yang dilaksanakan 2 Desember 2016 lalu Rizieq juga sempat bertemu dengan Ma'ruf Amin. Tetapi saat itu Ma'ruf Amin kapasitasnya sebagai ketua umum aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI). (deb/lum/syn/wan)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X