MANAGED BY:
RABU
02 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Jumat, 20 November 2020 19:10
Terkait Rekomendasi Bawaslu di Pilkada Kukar, Pengamat Bilang Ada 2 Kejanggalan dari Pernyataan KPU Kaltim
Rilis KPU Kaltim terkait kasus Pilkada Kukar.

PROKAL.CO,

SAMARINDA- KPU Kaltim akhirnya bersikap terkait rekomendasi Bawaslu RI untuk membatalkan pencalonan calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah- Rendi. Namun menurut pengamat politik Herdiansyah Hamzah, ada beberapa hal yang janggal.

"Dalam rilis KPU itu, nampak janggal bagi saya. Pertama, dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU masih menggunakan ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Padahal kita tahu PKPU tersebut sudah tidak relevan lagi karena dalam konsideran menimbang masih mengacu pada UU yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Apalagi PKPU tersebut memang spesifik diperuntukkan bagi pengaturan pelanggaran administrasi pemilu, bukan pilkada," bebernya.

Lebih jauh dikatakannya, perihal tata cara penanganan pelanggaran administrasi pilkada, yang menjadi kewenangan mutlak Bawaslu, sudah diatur secara eksplisit dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

"Jadi KPU seharusnya tidak perlu melakukan upaya menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam PKPU tersebut," katanya.

Jadi lanjut dia, KPU tidak bisa menggunakan PKPU 25 Tahun 2013. Sebab tidak relevan sama sekali untuk digunakan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. "Ibarat sakit kepala, yang diminum justru obat sakit perut. Itupun obat sakit perutnya sudah kadaluarsa," kata pria yang akrab disapa Castro ini.

Kemudian lanjut dia, kejanggalan kedua adalah dalam rilis juga disebut akan melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak, yang mana klarifikasi tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi KPU dalam mengambil keputusan nantinya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 Desember 2020 13:05

Buruh Pasir Dapat Hadiah dari Anggota DPRD

  TENGGARONG - Beberapa hari lalu, Wakil Ketua DPRD Kukar…

Rabu, 02 Desember 2020 13:04

Peralatan PDAM Perlu Peremajaan

  TENGGARONG - Sering mendapat keluhan persoalan distribusi air bersih…

Selasa, 01 Desember 2020 23:13

Masa Covid-19, Koramil Muara Ancalong Siapkan Ketahanan Pangan

SANGATTA - Selama masa Pandemi Covid-19, Kodim 0909/Sgt melalui Koramil…

Selasa, 01 Desember 2020 19:23

Sideni Pelari jadi Terobosan di Masa Pandemi

SANGATTA - Wabah Covid-19 kerap menjadi tantangan bagi sejumlah elemen.…

Selasa, 01 Desember 2020 19:19

Kodim Sangatta Pastikan Tentara Jaga Kesehatan

SANGATTA - Kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan Kodim 0909/Sgt. Hal…

Selasa, 01 Desember 2020 18:35

Jaksa: Dua Kasasi Masih Menunggu Putusan

TANA PASER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser kini masih menunggu…

Selasa, 01 Desember 2020 13:51

Polres Kukar Tangkap Polisi Gadungan Kerap Peras Pemakai Narkoba

SAMARINDA - Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Kartanegara menangkap…

Selasa, 01 Desember 2020 13:43

KBM Tatap Muka Disesuaikan Kondisi Daerah, Bagaimana Kutai Barat..?

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang mengizinkan sekolah menggelar…

Selasa, 01 Desember 2020 13:01

KPU Sukses Gelar Debat Publik

TENGGARONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar sukses menggelar acara…

Selasa, 01 Desember 2020 13:00

Fasilitas Dasar Perlu Penataan

SANGATTA–Pembangunan fasilitas dasar (fasdar) di Kutim masih minim. Terutama di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers