Ada berbagai cara mengantisipasi berkurangnya DBH. Misalnya mengevaluasi program kerja OPD, dan memaksimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap atau belum maksimal.
BALIKPAPAN – Sejumlah opsi dan cara kini tengah dipikirkan Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan untuk mengatasi pemangkasan dana bagi hasil (DBH). Adanya pengurangan DBH membuat nominal APBD 2021 bergeser. Rencana awal Rp 2,1 triliun, kemungkinan hanya menjadi Rp 1,9 triliun.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pihaknya saat ini belum bisa memberikan tanggapan terkait berkurangnya DBH. Baik dari pusat maupun provinsi ke Balikpapan. Menurutnya saat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) masih membahas bagaimana menyikapi pemangkasan DBH.
“Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama dewan sedang membahas. Kami mencarikan skema yang terbaik untuk pemerintah dan warga kota Balikpapan,” ungkapnya. Sementara ini, dia belum bisa memberikan komentar secara rinci bagaimana langkah yang akan diambil nanti.
Namun dia tetap optimistis, masih ada berbagai cara mengantisipasi berkurangnya DBH. Dia berpendapat, beberapa hal harus diperhatikan kembali. “Misalnya mengevaluasi program kerja dari OPD, memaksimalkan sektor yang selama ini belum tergarap atau belum maksimal khususnya pajak,” bebernya.
Dia meminta seluruh kepala dinas atau OPD yang berhubungan dengan pendapatan daerah bisa melakukan dua langkah ini. “Lakukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi yang bisa menambah pemasukan daerah,” sebutnya. Ekstensifikasi adalah upaya untuk menambah atau memperluas faktor pendapatan.
Sementara intensifikasi adalah berarti meningkatkan kualitas dan cara mengoptimalkan dalam mencari pendapatan.
Sebelumnya pada rapat paripurna, opsi antisipasi pemangkasan DBH dilakukan dengan menggenjot PAD dan mengurangi pos anggaran di setiap OPD sebesar 5-10 persen. Termasuk yang potensi menyerap anggaran cukup besar seperti proyek di Dinas Pekerjaan Umum.
Meski fraksi-fraksi secara umum berharap, penanganan banjir tetap akan jadi prioritas dalam APBD 2021. Mengingat ini merupakan salah satu pekerjaan rumah utama yang belum terselesaikan. Sehingga anggaran untuk hal lain yang dianggap belum prioritas bisa ditunda dulu sementara ini.
Seperti diketahui, APBD selain mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Tentu bergantung besar kepada dana bantuan lainnya. Misalnya bantuan keuangan (bankeu), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), hingga DBH. Imbas pandemi, Kota Minyak harus kehilangan PAD cukup besar tahun ini.
Target awal PAD 2020 sebesar Rp 716 miliar. Namun, yang mampu terealisasi hanya sekira Rp 400 miliar. Ini membuat Pemkot Balikpapan berharap besar ada tambahan yang cukup besar dari DBH untuk menopang anggaran. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi justru datang dengan kabar pemangkasan DBH.
Jumlahnya cukup besar. Rp 257 miliar dari pemerintah pusat dan Rp 15 miliar dari pemerintah provinsi. Total kehilangan DBH mencapai Rp 272 miliar. (gel/ms/k15)
