MANAGED BY:
JUMAT
27 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 20 November 2020 11:30
Usulan Proyek MYC Dinilai Cacat Prosedural
Herdiansyah Hamzah

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Polemik proyek yang diusulkan dibiayai dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) membuat APBD 2021 terhambat. Menelaah kembali proyek itu diharap jadi jalan tengah silang pendapat antara pemprov dan DPRD Kaltim. Jika ternyata dokumen proyek tidak siap, maka tak perlu dipaksakan.

Akademisi hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, pada prinsipnya, MYC harus dibahas, disetujui, dan ditandatangani bersama antara DPRD dan gubernur, bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Hal ini diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (4) PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa, "Persetujuan bersama terhadap penganggaran kegiatan tahun jamak, ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD, bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS".

"Artinya, MYC itu mesti diusulkan sedari awal pembahasan KUA dan PPAS, tidak tiba-tiba diselundupkan begitu saja, hanya dengan bermodalkan surat sakti gubernur. Jadi secara prosedural aja sudah salah," jelas lelaki yang akrab disapa Castro itu, kemarin (19/11). Dia melanjutkan, dalam rapat Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim yang disahkan melalui Perda 2/2019 tentang RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019–2023, kedua usulan MYC yang hendak dimasukkan itu, juga tidak masuk.

Dua usulan MYC tersebut adalah, pembangunan flyover (jalan layang) Muara Rapak di Balikpapan senilai Rp 184 miliar. Juga, pembangunan gedung perawatan Pandurata Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Samarinda dan sarana pendukungnya senilai Rp 311 miliar. Proyek ini diusulkan dibiayai dalam jangka waktu tiga tahun. Yaitu, 2021 hingga 2023.

Castro melanjutkan, usulan MYC wajib hukumnya untuk selaras dengan RPJMD. Hal itu disebutkan dalam penjelasan Pasal 92 Ayat (2) Huruf a PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan, yang menyatakan bahwa, "Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD". "Dua alasan itu cukup kuat untuk menegaskan kalau usulan MYC itu sebaiknya ditarik dan dihentikan saja,” katanya.

Lalu bagaimana jika tetap diteruskan, pria berkacamata ini menuturkan, berpotensi masuk ke ranah hukum. Sebab, hal tersebut menerobos prosedur dan persyaratan MYC yang disebutkan dalam PP 12/2019. “Sekaligus juga terindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) sebagaimana tercermin dalam surat gubernur itu," ungkapnya. Dia melanjutkan, jika proyek MYC ini disetujui, berarti ada “transaksi”.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 26 November 2020 21:22

Mantan Sekda Kukar Edy Subandi Meninggal, Kasus Meninggal Covid-19 di Kaltim Tembus 577

PROKAL.CO, SAMARINDA - Satgas Penanganan COVID-19 di Kaltim melaporkan hari…

Kamis, 26 November 2020 12:46

Istri Edhy Prabowo Belum Menyandang Status Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengamankan Iis Rosita Dewi (IRD)…

Kamis, 26 November 2020 12:43

Jadi Tersangka, Edhy Minta Maaf ke Presiden dan Prabowo

 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyesal terlibat dalam kasus…

Rabu, 25 November 2020 22:07

Positif Covid-19, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang saat ini menjalani isolasi…

Rabu, 25 November 2020 13:32

MYC Deadlock, Ditentukan Mendagri

APBD Kaltim pada tahun depan di angka Rp 11 triliun.…

Rabu, 25 November 2020 13:29

Nasib RUU Ibu Kota Negara Diputuskan Hari Ini

BALIKPAPAN-Urgensi rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) kembali…

Rabu, 25 November 2020 11:32

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT, Ini Komentar Gerindra

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkena operasi tangkap tangan…

Rabu, 25 November 2020 10:50

Ditangkap KPK, Segini Total Harta Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:45

OTT Menteri Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:36

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers