Dia menjelaskan, BPPDRD menyasar isu ibu kota negara (IKN) dan mendorong bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Ada transaksi tanah, perubahan status kepemilikan, perubahan struktur bumi dan bangunan. Ada kenaikan NJOP, jadi tidak timpang sekali harga yang tertera pada NJOP dan harga pasar,” bebernya.
Haemusri berharap, ada dukungan anggaran dari DPRD Balikpapan khusus Komisi II sebagai mitra untuk mendukung BPPDRD mencapai target PAD. Menurutnya, tentu sulit bergerak jika tidak ada bantuan. Misalnya penyusunan zona nilai tanah hingga pengadaan alat perekam transaksi usaha.
Menurutnya, meningkatkan pendapatan dari pajak daerah adalah cara paling optimal mendongkrak PAD. Sebab dari realisasi PAD, 72 persen berasal dari kontribusi pajak daerah. “Bisa tercapai atau tidak, nanti kita lihat di triwulan I. Kita belum tahu bagaimana trennya. Kita harap pandemi cepat melandai dan hilang,” pungkasnya. (gel/ms/k15)