JAKARTA– Indonesia masih berada pada jalur menjadi negara maju pada 2045. Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak membuat harapan itu padam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis visi tersebut akan tercapai.
Ani, sapaan Sri Mulyani, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan negara maju tidaklah mudah. Tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebisa mungkin, pertumbuhan ekonominya tidak stagnan atau masuk middle income trap.
”Covid-19 harus ditangani. Covid-19 harus kita kelola agar tidak menjadi alasan, excuse journey, kita menuju negara yang berpendapatan tinggi,’’ ujar Ani dalam Seminar Nasional Call for Paper tentang Transformasi Ekonomi (18/11).
Dia menyebutkan bahwa untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia pada 2045 harus mencapai USD 23.199 (sekitar Rp 326.735). Indonesia disebut-sebut punya bonus demografi. Sebab, 52 persen dari total populasinya yang tercatat 309 juta jiwa adalah kalangan usia produktif.
Ani menambahkan bahwa visi untuk menjadi negara maju itu bisa dicapai dengan beberapa langkah. Di antaranya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur Indonesia sangat gencar. Pemerintah berusaha keras mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.
Tantangan lain adalah menciptakan angkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Baik secara karakter maupun skill. Hal itu merujuk pada bonus demografi juga. Bahwasanya, dari 309 juta penduduk itu, sebanyak 75 persennya tinggal di perkotaan. Sementara itu, sekitar 80 persen penduduk adalah masyarakat berpenghasilan menengah.
Indonesia, lanjut Ani, akan terus meningkatkan kemampuan untuk keluar dari kelompok middle income country. ”Pengalaman negara lain, tidak selalu mudah untuk meningkatkan level dari middle income country menjadi higher income country. Banyak negara bahkan stuck di posisi middle,’’ bebernya.
Di seluruh dunia, tidak sampai 12 negara yang betul-betul mampu bertransformasi menjadi higher income country. ”Banyak yang tetap menjadi middle income country sampai beberapa dekade,’’ tegas Ani.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan agar upaya menjaga perekonomian Indonesia jangan sampai jatuh ke jurang krisis yang lebih dalam. Dia menegaskan bahwa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan krisis ekonomi yang lain.
Dalam krisis-krisis sebelumnya, dampak pada sektor riil terjadi secara tidak langsung. Atau, muncul akibat faktor likuiditas dari sektor keuangan. ’’Tetapi, dalam krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 ini, justru sektor riil terdampak lebih dahulu,’’ kata Ma’ruf dalam Kongres VIII Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) kemarin.
Dengan beragam stimulus, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi tahun depan tetap positif. Yakni, pada kisaran 4–5 persen. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Khusus untuk sektor kesehatan mendapat jatah Rp 97,26 triliun.
’’Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp 411 triliun atau 60 persen lebih dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga,’’ kata Ma’ruf. Selain itu, membantu usaha mikro dan kecil serta korporasi. Ma’ruf menyatakan, anggaran stimulus tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya krisis pada sektor finansial.
Ma’ruf menegaskan bahwa upaya pemerintah lewat stimulus membuahkan optimisme. Itu tergambar dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III 2020 yang minus 3,49 persen. Angka itu lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi triwulan II yang minus 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang minus itu di antaranya dipicu belanja rumah tangga. (dee/wan/c12/hep)
