Pembinaan teritorial dilakukan demi membangun ketahanan dan mendukung pembangunan nasional. Lalu, bagaimana dengan peranan awak media dalam hal itu? Berikut liputannya dari Sarasehan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) TNI kemarin (18/11).
ULIL MU'AWANAH, Bekasi
PEMBANGUNAN nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk aspek pertahanan keamanan. Terlebih di era perkembangan teknologi informasi saat ini, media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, yang merupakan salah satu keperluan di era revolusi industri 4.0.
Dengan menjaga kredibilitas informasi, agar tidak terjadi disinformasi dan menyebarnya informasi palsu di tengah masyarakat. “TNI harus bersinergi dengan media untuk menjaga keamanan negara dari penyebaran informasi palsu. Karena sekarang kita tidak menghadapi situasi physical territory tapi digital territory,” ucap Komandan Pusterad Letjen Wisnoe Prasetja Boedi saat membuka acara Sarasehan Pusterad bertajuk Media Massa Bersinergi Membangun Negeri di Hotel Horison Ultima Bekasi, Rabu (18/11).
Seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II pembukaan UUD 1945.
Menurut dia, dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan stabilitas yang didukung oleh penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Sesuai UU 3/2002 Pasal 1 Ayat 2, menjelaskan tentang sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. “TNI AD sebagai bagian integral dari unsur utama pertahanan negara menyelenggarakan amanat UU tersebut melalui konsep pembinaan teritorial (binter),” ujarnya.
Selain itu, tutur dia, dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 8 menyatakan, TNI AD bertugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Landasan itulah yang dijabarkan dalam doktrin TNI AD, Kartika Eka, melalui pembinaan teritorial dengan memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial. Kemudian disiapkan menjadi kekuatan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara dari aspek darat.
Pembinaan teritorial atau binter TNI AD menggunakan metode, Bhakti TNI. Pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan. Membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (civic mission), untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan.
Baik permintaan instansi terkait maupun atas inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama tanpa mengabaikan kesiapan satuan. Contohnya giat TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), bakti sosial maupun pembinaan ketahanan wilayah (bintahwil).
Lulusan akademi militer tahun 1986 itu berharap, sarasehan yang kemarin digelar diharapkan mampu menjadi cara memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa, termasuk insan pers. Untuk terwujudnya rasa pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan.
