YANGON– Aung San Suu Kyi dipastikan kembali berkuasa di Myanmar. Hasil resmi pemilu Myanmar yang keluar kemarin (13/11) memenangkan Partai National League for Democracy (NLD). Pemerintah Jepang, Singapura, dan India sudah memberikan ucapan selamat atas kemenangan Suu Kyi dan NLD.
Partai yang digawangi Suu Kyi itu mengamankan 368 kursi. Melampaui batas minimal untuk membentuk pemerintahan, yaitu 322 kursi. Perolehan itu sedikit meleset dari perkiraan NLD sebelumnya. Yaitu bahwa mereka bakal memecahkan rekor perolehan pemilu sebelumnya. Pada 2015, NLD mendapatkan 390 kursi.
Juru Bicara NLD Myo Nyunt menegaskan bahwa kemenangan telak itu menunjukkan dukungan rakyat yang besar pada partainya. Kondisi tersebut diyakini akan memperkecil peluang konflik politik di Myanmar. ’’Rakyat jelas menyadari pentingnya NLD mendapatkan cukup suara untuk membentuk pemerintahan sendiri,’’ tegas Myo Nyunt seperti dikutip Agence France-Presse.
Sebaliknya, Union Solidarity and Development Party (USDP) yang beraliansi dengan militer kalah telak dengan hanya mendapat 25 kursi. Atas hasil tersebut, USDP menyatakan pemilu berjalan tidak jujur dan adil. Partai yang berdiri sejak 2010 itu menuntut agar Komisi Pemilihan Umum (UEC) mengundurkan diri dan pemilu diulang.
Pengamat pemilu Richard Horsey dari International Crisis Group memperkirakan tuntutan USDP tidak akan berpengaruh. Meski hasil pemilu di beberapa wilayah dibalik, NLD tidak akan kalah. ’’Kemenangan NLD begitu besar sehingga penghitungan ulang tidak akan mengubah hasil pemilu secara keseluruhan,’’ tegas Horsey.
Analis pemilu yang berbasis di Yangon Khin Zaw Win mengungkapkan, dalam beberapa bulan ke depan, situasinya bakal rumit. Berdasar aturan perundang-undangan, UEC berisi orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka biasanya memang menurut apa kata atasan dan kurang kompeten.
Mayoritas pengamat pemilu Myanmar menyatakan bahwa pemilu Minggu lalu (8/11) berjalan lancar meski angka partisipasinya rendah. Penduduk masih takut keluar karena angka penularan Covid-19 di Myanmar kembali naik. Namun, para pengamat tetap mengecam karena UEC dinilai tidak transparan.
Beberapa catatan di pemilu Myanmar, di antaranya, semua pemungutan suara di tempat etnis minoritas Myanmar dibatalkan dengan alasan keamanan. Akibatnya, sekitar 1,5 juta pemilih kehilangan haknya dan memicu berbagai keluhan. Selain itu, sekitar 600 ribu penduduk Rohingya, baik di dalam negeri maupun di pengungsian, tidak bisa memilih karena belum diakui sebagai warga negara.
Salah satu yang gagal memilih adalah penduduk di wilayah barat Rakhine. Di wilayah tersebut tengah berlangsung pertempuran antara kelompok militan Arakan Army (AA) dan militer. Sebanyak 200 ribu orang kehilangan rumahnya akibat konflik tersebut. AA meminta agar pemilu sela digelar secepatnya di tempat-tempat yang dibatalkan. Junta militer Myanmar menyambut baik keinginan tersebut dan berharap mendapat tambahan suara dan kursi di parlemen.
Kamis lalu (12/11) NLD menulis surat pada semua partai politik yang berbasis etnis minoritas. Yaitu bahwa NLD akan memprioritaskan keinginan mereka. Namun, janji itu diprediksi bakal membuat beberapa pihak yakin proses politik tidak bekerja untuk mereka. Sehingga akhirnya memilih untuk melakukan huru-hara politik serta pemberontakan. (sha/c17/byu)
