SIDH menjadi jujukan warga negara Indonesia (WNI) di seantero Eropa yang menginginkan anak-anak mereka tak lagi harus mengulang kelas sekembali ke Indonesia kelak. Muridnya ratusan, mulai SD sampai SMA, dengan guru-guru yang mesti mampu mengajar lintas level.
DINARSA KURNIAWAN, Berlin
SEORANG anak perempuan serius memandang layar laptop di hadapannya. Sesekali dia mencatat sesuatu di buku catatan yang diletakkannya di sebelah komputer portabel tersebut.
Andrea Zivareta Ramadani, si upik tersebut, adalah siswi Sekolah Indonesia Den Haag (SIDH), Belanda, yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari Berlin, Jerman. Siswi berumur 10 tahun tersebut harus bergabung dengan program PJJ karena memang dirinya tidak tinggal di satu tempat dengan SIDH. Dia mengikuti berbagai pelajaran via Google Meet setiap sore, mulai Senin sampai Jumat.
Kebetulan, Jerman dan Belanda yang bertetangga berada dalam zona waktu yang sama. “Pelajarannya sama seperti waktu masih sekolah di Indonesia. Sama-sama sekolah online juga,” ungkap siswi kelas IV SD yang sebelumnya bersekolah di SDN Medokan Ayu 2 Surabaya itu.
Dia berada di Jerman mengikuti bundanya, Ana Setyastuti, yang sedang mengambil pendidikan doktoral di Universitas Humboldt, Berlin, Jerman. Menurut Ana, menyekolahkan sang buah hati di SIDH agar setelah kembali ke Tanah Air tidak perlu lagi melakukan penyesuaian jenjang pendidikan.
Itu mengingat kurikulum di sekolah lokal Jerman dengan di Indonesia sangat berbeda. “Walau begitu, anak saya tetap saya sekolahkan di sini. Jadi, mereka sekarang sekolah tatap muka sekaligus sekolah daring,” ucap alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut.
SIDH memang menjadi satu-satunya pilihan bagi orangtua asal Indonesia yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di Eropa, namun saat kembali tidak harus mengulang kelas. Sebab, SIDH memiliki kurikulum yang sama dengan di Indonesia.
Jadi, ketika kembali ke Tanah Air, mereka tinggal melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Begitu juga bila lulus dari SIDH, ijazah yang mereka terima bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.
Herman Tahir, kepala SIDH, saat diwawancarai melalui sambungan telepon menyatakan, sama seperti sekolah-sekolah di Tanah Air. Sekolah yang dipimpinnya juga berhak menyelenggarakan ujian nasional (UN) yang menjadi syarat kelulusan siswa. “Namun, tahun ini sudah tidak ada UN, melainkan diganti dengan asesmen kompetensi minimum,” kata pria 52 tahun itu. “Tapi, kami masih menunggu juknisnya (petunjuk teknis) dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan),” imbuhnya.
Pria yang tiba di Negeri Oranje pada Agustus lalu tersebut menerangkan, SIDH diresmikan duta besar Indonesia untuk Belanda waktu itu, Soedjarwo Tjondronegoro, di Rijksstraatweg 679, 2245 CB, Wassenaar, pada 17 Agustus 1965.
Awalnya, sekolah itu bernama Sekolah Indonesia Nederland. Kemudian berubah menjadi Sekolah Kedutaan RI di Wassenaar sebelum kembali ke nama awal dan akhirnya diubah namanya menjadi SIDH pada 2015. Lokasi SIDH berada di bangunan di bawah kuasa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dalam hal ini KBRI di Belanda.
