MANAGED BY:
SENIN
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Jumat, 13 November 2020 08:02
Perihal Rekomendasi Bawaslu dan Pembatalan Paslon di Pilkada Kukar

PROKAL.CO,

Oleh 

Herdiansyah Hamzah

Melihat informasi yang beredar di media sosial, khususnya WhatsApp Group, yang menyebut "rekomendasi Bawaslu sifatnya tidak mengikat karena hanya rekomendasi" dan "penggunaan pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 sebagai dasar pembatalan paslon yang disebut keliru", maka penting bagi saya untuk meluruskan hal tersebut sebagai bagian kewajiban akademisi kami di kampus untuk memberikan informasi yang benar dan memadai bagi publik (namun soal materi atau objek pelanggaran, tetap menunggu keterangan resmi Bawaslu dan KPU).

Kendatipun bentuknya bukan putusan, tetapi "rekomendasi" Bawaslu itu, hukumnya wajib untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Terlebih rekomendasi itu juga sudah melalui tahap klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, untuk memastikan apakah aspek formil dan materil atas objek pelanggaran administrasi tersebut terpenuhi. 

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa, “KPU wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) UU 1/2015, yang menyatakan bahwa, “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota”. 

Dan terhadap rekomendasi Bawaslu itu, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupten/Kota wajib memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu tersebut diterima (lihat Pasal 140 UU 1/2015). Jadi rekomendasi Bawaslu itu bersifat mengikat kepada KPU, untuk segera dijalankan. Artinya, KPU tidak perlu lagi melakukan apapun, kecuali menjalankan rekomendasi Bawaslu tersebut. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 18 Januari 2021 10:34

Apakah Benar Indonesia Dijajah oleh Pemerintah Belanda?

Oleh: Dadang IK Mujiono Mahasiswa S3 Departemen Asia Tenggara National…

Jumat, 15 Januari 2021 13:14

Mengundang dan Mengusir Banjir

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 15 Januari 2021 09:24

Media, Raffi Ahmad, dan Pengawalan Vaksinasi Covid-19

Oleh: Amir Machmud NS   KASUS indisipliner protokol kesehatan Raffi…

Kamis, 14 Januari 2021 11:06

Integrasikan Nilai-Nilai Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional

Oleh : Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI…

Kamis, 14 Januari 2021 11:02

Legal Standing Wartawan dan Advokat Sebagai Pemohon Informasi Publik

Oleh : Hendra J KedeWakil Ketua Komisi Informasi Publik RI /…

Senin, 11 Januari 2021 10:27

Di Balik Popularitas PNS dan Rencana Gaji Rp 9 Juta

Oleh: Muhamad Fadhol Tamimy Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong…

Sabtu, 09 Januari 2021 12:47

Inilah Peraturan Pelaksana bagi Predator Anak

Oleh: Sandi Dwi Cahyono (Ketua Harian Lembaga Bantuan Hukum Mahakam…

Sabtu, 09 Januari 2021 11:30

Gisel dan Vaksin

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 07 Januari 2021 10:12

Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020

Oleh :Ferry Kurnia Rizkiyansyah *) Sistem informasi rekapitulasi suara elektronik…

Senin, 04 Januari 2021 14:54

Kami Ada di Layar Ponsel Anda

CATATAN Romdani Wakil Pemimpin Redaksi Kaltim Post      …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers