“Kesimpulannya konservasi dan rehabilitasi lahan mangrove, tata ruang pesisir berbasis mitigasi, dan penegakan ruang sempadan pantai. Selain itu, karena di lepas pantai masih ada kawasan industri perlu adanya SOP dan sosialisasi potensi tsunami ke perusahaan offshore platform dan perusahaan perkapalan,” pesan dia.
Kepala BNPB Doni Monardo menambahkan, kajian bahaya tsunami itu sebagai pengetahuan untuk menyusun dan menyiapkan mitigasi di pesisir wilayah Kaltim. Karena menjadi suatu gambaran pemerintah pusat dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. “Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, agar ke depan sistem untuk perlindungan kota di pesisir bisa lebih optimal lagi. Salah satu solusinya adalah melindungi kawasan mangrove,” tandasnya. (kip/riz/k8)