BALIKPAPAN-Wilayah Kalimantan disebut relatif aman dari potensi tsunami. Pasalnya, lepas pantai Pulau Kalimantan rata-rata merupakan perairan dangkal. Dengan kedalaman di bawah 50 meter. Sehingga, jika tsunami melanda dari perairan dalam ke perairan dangkal, maka kecepatannya berkurang.
Informasi itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari saat melakukan rapat koordinasi dan kunjungan kerja BNPB dan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional di Hotel Novotel, Balikpapan, Senin (9/11). Dia menjelaskan, ketika tsunami datang memang ada peningkatan pada ketinggiannya. Tapi tidak seperti gelombang tinggi yang pecah kemudian menghantam daratan.
“Jika tsunami terjadi di perairan dangkal, gelombangnya akan pecah. Merambat ke perairan dangkal,” ucap Muhari. Pakar tsunami ini pun menjabarkan rekonstruksi kejadian 19 tanah longsor kuno yang terjadi lebih 2,5 juta tahun lalu di Selat Makassar. Fenomena itu terjadi setiap 160 ribu tahun atau lebih dan berukuran sangat besar. Dengan volume tanah longsor 5-600 kilometer kubik sedimen. Ketika tsunami terjadi di perairan dangkal, maka perairan di sisi Pulau Sulawesi, akan bergerak lebih cepat. Sedangkan, sisi Kalimantan akan bergerak lebih pelan. Karena proses perambatan gelombangnya di perairan dangkal lebih lambat dibandingkan perairan dalam.
“Jadi sebenarnya jika dilihat secara umum, kalau kejadian 2,5 juta tahun lalu itu kita rekonstruksi ulang lagi, bagian terdampaknya lebih banyak di wilayah Sulawesi. Karena perairan sisi Kalimantan rata-rata perairan dangkal di bawah 50 meter. Gelombang ini karena ada gesekan dengan permukaan laut, berjalannya lebih pelan. Tetapi harus kita antisipasi,” papar dia. Karena itu, salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah upaya mitigasi berbasis ekosistem. Mengambil contoh tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 di Banten.
Yang disebabkan longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang akibat bulan purnama. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Pantai Tanjung Lesung, Banten. Di mana ada 1 kampung yang tidak terkena dampak yang signifikan karena adanya vegetasi pantai sepanjang 200 meter dari bibir pantai. BNPB melihat jejak tsunami yang menerjang Pantai Tanjung Lesung setinggi 3,66 meter yang ditahan vegetasi. Membuat sebagian wilayah tersebut hancur. Tetapi tidak sampai di permukiman warga dengan ketinggian air hanya 40 sentimeter.
“Jadi tsunami setinggi 3,6 meter di lepas pantai, sampai di permukiman cuma 40 sentimeter. Sudah tidak ada arusnya. Terhalang vegetasi sampai ke permukiman. Cuma seperti banjiran saja. Di wilayah kampungnya, meskipun rumahnya kayu tetapi selamat semua," jabar Muhari. Berkaca dari kasus tersebut, maka konservasi dan rehabilitasi lahan mangrove di kawasan pesisir Kaltim harus menjadi perhatian. Di mana degradasi lahan mangrove masih cukup signifikan. Kemudian penyusunan rencana tata ruang pesisir berbasis mitigasi dengan mengedepankan vegetasi sebagai penahan dampak dari potensi bencana.
“Kesimpulannya konservasi dan rehabilitasi lahan mangrove, tata ruang pesisir berbasis mitigasi, dan penegakan ruang sempadan pantai. Selain itu, karena di lepas pantai masih ada kawasan industri perlu adanya SOP dan sosialisasi potensi tsunami ke perusahaan offshore platform dan perusahaan perkapalan,” pesan dia.
Kepala BNPB Doni Monardo menambahkan, kajian bahaya tsunami itu sebagai pengetahuan untuk menyusun dan menyiapkan mitigasi di pesisir wilayah Kaltim. Karena menjadi suatu gambaran pemerintah pusat dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. “Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, agar ke depan sistem untuk perlindungan kota di pesisir bisa lebih optimal lagi. Salah satu solusinya adalah melindungi kawasan mangrove,” tandasnya. (kip/riz/k8)
