MANAGED BY:
MINGGU
07 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 05 November 2020 14:36
APBD Kutim Diatur seperti Belah Semangka
Pokir DPRD Kutim Rp 240,5 Miliar, Kebal Realokasi Anggaran Covid-19
Pelaku dugaan gratifikasi di Kutai Timur (Kutim), saat dibeber oleh KPK tak lama sesudah diamankan.

Di rapat internal tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kutim, Edward Azran sempat mengusulkan agar nominal tersebut dihapus karena OPD yang memahami teknis pembiayaannya. “Karena banyak yang memplot dana pokirnya di bawah Rp 200 juta per kegiatan untuk menghindari lelang,” tuturnya. Upaya merevisi usulan pokir dalam surat ketua dewan itu hanya perdebatan di internal TAPD. Semua tak mungkin berani membantah perintah istri bupati yang duduk di legislatif. Selama belum ada titah merevisi dari Ismunandar.

“Pak Sekda (Irawansyah) selaku ketua TAPD saja tak berdaya menghadapi usulan (pokir DPRD) itu,” sambungnya. Menurut Edward, anggaran pokir dewan harusnya berada di setiap OPD bukan langsung diatur secara gelondongan. Alasan munculnya plot gelondongan untuk setiap wakil rakyat itu, kata dia dalam BAP, menggeser program kerja pemerintahan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Yang selaras dengan RPJMD ada. Tapi, saya tak bisa memastikan berapa banyak yang sinkron itu,” katanya.

Tak hanya dewan, bupati dan wakil bupati punya jatah yang serupa. Jika pokir dewan berlindung di balik Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Maka aspirasi kepala daerah dipayungi Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Aspirasi bupati dan wakil itu terplot untuk menjalankan aspirasi masyarakat yang diterima kepala daerah namun tak bisa tertampung dalam musrenbang desa atau kecamatan. Dana aspirasi kepala daerah ini disetujui TAPD dan dewan untuk dituangkan dalam APBD.

Besarannya, bupati Rp 60 miliar dan Rp 40 miliar untuk wakil bupati. “Makanya diplot untuk bisa digunakan ketika tahun berjalan,” ucapnya.

Selepas keterangan itu dibacakan JPU, majelis hakim yang dipimpin Agung Sulistiyono bersama Joni Kondolele dan Ukar Priyambodo memberikan kesempatan ke kedua terdakwa untuk menghadirkan saksi ad charge atau meringankan. Namun, dua rekanan itu memilih tak menghadirkan saksi tersebut. Agenda sidang pun semula hendak dilanjut dengan pemeriksaan terdakwa. Namun, para terdakwa meminta waktu untuk menyiapkan bahan untuk dibeber di persidangan. Dengan begitu, majelis hakim bersepakat untuk menunda dan akan kembali menggelar persidangan, 9 November mendatang. (ryu/riz/k8)

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 06 Maret 2021 21:00
Tol Balikpapan-Samarinda dan Penantian Empat Dekade Jasa Marga

Sebelas Tahun Kemudian, Tak Disangka Akan Terhubung Ibu Kota Negara

Jika pembangunan tol tidak dilakukan, infrastruktur di Pulau Kalimantan semakin…

Sabtu, 06 Maret 2021 21:00

Lonjakan Penduduk di Samarinda dan Balikpapan, Layanan KTP Berpotensi Malaadministrasi

SAMARINDA-Risiko lonjakan penduduk di Kota Samarinda dan Balikpapan jadi perhatian…

Sabtu, 06 Maret 2021 11:03

Perbaikan Ekonomi Kaltim Bisa Cepat, Terpacu Perbaikan Ekonomi Global

Perbaikan ekonomi Kaltim tahun ini diprediksi bisa semakin cepat. Selain…

Sabtu, 06 Maret 2021 11:01

Produksi Padi di Kaltim Makin Besar

SAMARINDA–Produksi padi di Kaltim makin besar. Pada 2020, petani di…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:54

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Sebut KLB Ilegal, Polri Tak Keluarkan Izin Kongres

Tsunami politik menghantam Partai Demokrat (PD). Sejumlah kader dan mantan…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:51

Skandal Suap Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Celah Sempit Korupsi Masih Ada

BALIKPAPAN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut suap puluhan miliar yang…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:51

Kerusakan Jembatan Dondang Diklaim Lebih Parah

SAMARINDA–Jembatan Dondang di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, bukan pertama…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:50

Ilmuwan Kembangkan Drone Lebah

PARA peneliti di Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan…

Sabtu, 06 Maret 2021 10:33

Relaksasi setelah Tiga Pekan PPKM Mikro, Objek Wisata Boleh Buka

Zona oranye sudah turun menjadi zona kuning. Karena itu, pemkot…

Jumat, 05 Maret 2021 21:00

Pengawas Lalai, Aktivitas Kapal Seenaknya, Jembatan Dondang Kembali Dihantam Ponton Batu Bara

Perlu tindakan tegas dan konkret. Tak sekadar menerima ganti rugi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers